KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ajak PGII Tanamkan Modal di Ibu Kota Nusantara

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Mei 2023 | 14:00 WIB
Presiden Jokowi Ajak PGII Tanamkan Modal di Ibu Kota Nusantara

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Presiden AS Joe Biden (kanan).

HIROSHIMA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diinisiasi oleh G-7 untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam lawatannya ke Hiroshima, Jokowi mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memeratakan pembangunan infrastruktur yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa, satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia sehingga 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa," katanya, dikutip pada Minggu (21/5/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN bakal didanai APBN. Untuk infrastruktur tertentu dengan internal rate of return (IRR) yang menarik, lanjutnya, pemerintah akan menawarkan pembangunan infrastruktur tersebut kepada swasta dan mitra lainnya.

"Pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian juga oleh BUMN. Apabila IRR-nya baik, akan kami berikan kepada swasta atau investor," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan IKN yang sedang dibangun oleh Indonesia merupakan kota ramah yang lingkungan lantaran 70% areanya akan menjadi area hijau dan 80% dari sumber energinya bersumber dari renewable energy.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama baik di sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan pariwisata," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan Indonesia memiliki agenda besar untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan daya saing. Pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan.

"Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya," katanya.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sebagai informasi, negara-negara anggota G-7 melalui PGII berkomitmen untuk mengucurkan dana senilai US$600 miliar dalam 5 tahun guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkualitas di negara-negara berkembang.

PGII telah diluncurkan oleh G-7 pada Juni 2021. PGII sering kali dipersepsikan sebagai respons negara-negara Barat atas inisiatif pembangunan infrastruktur oleh China, yaitu Belt and Road Initiative. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN