KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ajak PGII Tanamkan Modal di Ibu Kota Nusantara

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Mei 2023 | 14:00 WIB
Presiden Jokowi Ajak PGII Tanamkan Modal di Ibu Kota Nusantara

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Presiden AS Joe Biden (kanan).

HIROSHIMA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diinisiasi oleh G-7 untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam lawatannya ke Hiroshima, Jokowi mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memeratakan pembangunan infrastruktur yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa, satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia sehingga 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa," katanya, dikutip pada Minggu (21/5/2023).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN bakal didanai APBN. Untuk infrastruktur tertentu dengan internal rate of return (IRR) yang menarik, lanjutnya, pemerintah akan menawarkan pembangunan infrastruktur tersebut kepada swasta dan mitra lainnya.

"Pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian juga oleh BUMN. Apabila IRR-nya baik, akan kami berikan kepada swasta atau investor," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan IKN yang sedang dibangun oleh Indonesia merupakan kota ramah yang lingkungan lantaran 70% areanya akan menjadi area hijau dan 80% dari sumber energinya bersumber dari renewable energy.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

"Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama baik di sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan pariwisata," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan Indonesia memiliki agenda besar untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan daya saing. Pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan.

"Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya," katanya.

Baca Juga:
Keberatan soal Ketetapan PBB Ditolak, Pemohon Tak Dikenai Sanksi Denda

Sebagai informasi, negara-negara anggota G-7 melalui PGII berkomitmen untuk mengucurkan dana senilai US$600 miliar dalam 5 tahun guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkualitas di negara-negara berkembang.

PGII telah diluncurkan oleh G-7 pada Juni 2021. PGII sering kali dipersepsikan sebagai respons negara-negara Barat atas inisiatif pembangunan infrastruktur oleh China, yaitu Belt and Road Initiative. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi