PAJAK DIGITAL

Prancis Kecam Langkah AS Enggan Lanjutkan Pembahasan Konsensus Global

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Juni 2020 | 16:22 WIB
Prancis Kecam Langkah AS Enggan Lanjutkan Pembahasan Konsensus Global

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire tertawa saat bertemu dengan pemilik restoran dan kafe yang dibuka kembali di Cafe des Phares di lapangan Bastille, ditengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Paris, Prancis, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Christian Hartmann/hp/djo

PARIS, DDTCNews—Amerika Serikat (AS) kembali membuat kejutan dengan mengusulkan penundaan pembahasan konsensus global atas pajak digital. Keputusan AS tersebut membuat negara mitra di Uni Eropa menjadi berang.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pihaknya telah menerima surat yang berisikan keputusan AS yang tidak akan melanjutkan pembahasan konsensus global. Menurut Bruno, surat tersebut merupakan bentuk provokasi.

"Saya mengonfirmasi bahwa kami telah menerima surat dari Menkeu AS Steven Mnuchin yang menegaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan pembicaraan OECD tentang pajak digital. Surat ini adalah bentuk provokasi," katanya dikutip Kamis (18/6/2020).

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Selain Prancis, negara Eropa lainnya yang menerima surat dari AS tersebut antara lain Italia, Spanyol, dan Inggris. Bruno menegaskan bahwa Prancis berkomitmen untuk mewujudkan pajak digital yang adil.

Untuk itu, konsensus global atas pajak digital tersebut sangat ditunggu. Saat ini, perumusan konsensus global sudah mendekati final. Adapun Prancis merupakan bagian dari 137 negara yang bersepakat menuntaskan isu pajak digital pada akhir tahun ini.

"Kami tinggal beberapa sentimeter untuk mencapai kesepakatan tentang pajak raksasa digital yang mungkin menjadi satu-satunya sektor usaha di dunia yang mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pandemi Covid-19," ujar Bruno dilansir dari Daily Mail.

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Untuk diketahui, administrasi Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengusulkan untuk menunda pembahasan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital. Pandemi virus Corona disebut sebagai alasan AS untuk penundaan tersebut.

"Kami menyarankan jeda dalam pembicaraan OECD tentang perpajakan internasional agar fokus menangani pandemi Covid-19 dan upaya untuk membuka kegiatan ekonomi mereka dengan aman," kata Jubir Kemenkeu AS Monica Crowley. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?