PAJAK DIGITAL

Prancis Kecam Langkah AS Enggan Lanjutkan Pembahasan Konsensus Global

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Juni 2020 | 16:22 WIB
Prancis Kecam Langkah AS Enggan Lanjutkan Pembahasan Konsensus Global

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire tertawa saat bertemu dengan pemilik restoran dan kafe yang dibuka kembali di Cafe des Phares di lapangan Bastille, ditengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Paris, Prancis, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Christian Hartmann/hp/djo

PARIS, DDTCNews—Amerika Serikat (AS) kembali membuat kejutan dengan mengusulkan penundaan pembahasan konsensus global atas pajak digital. Keputusan AS tersebut membuat negara mitra di Uni Eropa menjadi berang.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pihaknya telah menerima surat yang berisikan keputusan AS yang tidak akan melanjutkan pembahasan konsensus global. Menurut Bruno, surat tersebut merupakan bentuk provokasi.

"Saya mengonfirmasi bahwa kami telah menerima surat dari Menkeu AS Steven Mnuchin yang menegaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan pembicaraan OECD tentang pajak digital. Surat ini adalah bentuk provokasi," katanya dikutip Kamis (18/6/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Selain Prancis, negara Eropa lainnya yang menerima surat dari AS tersebut antara lain Italia, Spanyol, dan Inggris. Bruno menegaskan bahwa Prancis berkomitmen untuk mewujudkan pajak digital yang adil.

Untuk itu, konsensus global atas pajak digital tersebut sangat ditunggu. Saat ini, perumusan konsensus global sudah mendekati final. Adapun Prancis merupakan bagian dari 137 negara yang bersepakat menuntaskan isu pajak digital pada akhir tahun ini.

"Kami tinggal beberapa sentimeter untuk mencapai kesepakatan tentang pajak raksasa digital yang mungkin menjadi satu-satunya sektor usaha di dunia yang mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pandemi Covid-19," ujar Bruno dilansir dari Daily Mail.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Untuk diketahui, administrasi Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengusulkan untuk menunda pembahasan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital. Pandemi virus Corona disebut sebagai alasan AS untuk penundaan tersebut.

"Kami menyarankan jeda dalam pembicaraan OECD tentang perpajakan internasional agar fokus menangani pandemi Covid-19 dan upaya untuk membuka kegiatan ekonomi mereka dengan aman," kata Jubir Kemenkeu AS Monica Crowley. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP