PAJAK DIGITAL

Prancis Kecam Langkah AS Enggan Lanjutkan Pembahasan Konsensus Global

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Juni 2020 | 16:22 WIB
Prancis Kecam Langkah AS Enggan Lanjutkan Pembahasan Konsensus Global

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire tertawa saat bertemu dengan pemilik restoran dan kafe yang dibuka kembali di Cafe des Phares di lapangan Bastille, ditengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Paris, Prancis, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Christian Hartmann/hp/djo

PARIS, DDTCNews—Amerika Serikat (AS) kembali membuat kejutan dengan mengusulkan penundaan pembahasan konsensus global atas pajak digital. Keputusan AS tersebut membuat negara mitra di Uni Eropa menjadi berang.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pihaknya telah menerima surat yang berisikan keputusan AS yang tidak akan melanjutkan pembahasan konsensus global. Menurut Bruno, surat tersebut merupakan bentuk provokasi.

"Saya mengonfirmasi bahwa kami telah menerima surat dari Menkeu AS Steven Mnuchin yang menegaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan pembicaraan OECD tentang pajak digital. Surat ini adalah bentuk provokasi," katanya dikutip Kamis (18/6/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Selain Prancis, negara Eropa lainnya yang menerima surat dari AS tersebut antara lain Italia, Spanyol, dan Inggris. Bruno menegaskan bahwa Prancis berkomitmen untuk mewujudkan pajak digital yang adil.

Untuk itu, konsensus global atas pajak digital tersebut sangat ditunggu. Saat ini, perumusan konsensus global sudah mendekati final. Adapun Prancis merupakan bagian dari 137 negara yang bersepakat menuntaskan isu pajak digital pada akhir tahun ini.

"Kami tinggal beberapa sentimeter untuk mencapai kesepakatan tentang pajak raksasa digital yang mungkin menjadi satu-satunya sektor usaha di dunia yang mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pandemi Covid-19," ujar Bruno dilansir dari Daily Mail.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Untuk diketahui, administrasi Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengusulkan untuk menunda pembahasan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital. Pandemi virus Corona disebut sebagai alasan AS untuk penundaan tersebut.

"Kami menyarankan jeda dalam pembicaraan OECD tentang perpajakan internasional agar fokus menangani pandemi Covid-19 dan upaya untuk membuka kegiatan ekonomi mereka dengan aman," kata Jubir Kemenkeu AS Monica Crowley. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN