PRANCIS

Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 Desember 2019 | 17:43 WIB
Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tidak goyah untuk terus menjalankan aksi unilateral melalui penerapan pajak jualan digital (digital sales tax/DST) meskipun Amerika Serikat (AS) sudah menyiapkan aksi balasan kepada Prancis karena telah menerapkan pajak serupa.

Dalam proposal yang pertama kali disiapkan pada tahun lalu, Inggris berencana menerapkan pajak dengan tarif 2% atas penjualan di Inggris. Pajak yang menargetkan raksasa digital AS seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple direncanakan berlaku pada April 2020.

“Mengenai pajak layanan digital, saya pikir kita perlu melihat operasi perusahaan digital besar dan pendapatan besar yang mereka miliki di negara ini dan jumlah pajak yang mereka bayar. Kita harus menyelesaikannya. Mereka perlu memberikan kontribusi yang lebih adil,” jelas Johnson.

Baca Juga:
DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Di Inggris, pajak untuk raksasa digital ini pertama kali disarankan oleh mantan Menteri Keuangan Philip Hammond. Pengenaan pajak ini pada awalnya diproyeksi dapat menghasilkan penerimaan hampir £500 juta (sekitar Rp9,2 triliun) dalam setahun.

Janji untuk menerapkan pajak ini tercantum dalam manifesto Konservatif. Partai Buruh juga menjanjikan pengenaan pajak terhadap perusahaan multinasional. Google, Amazon, dan Facebook menjadi atensi khusus dari partai tersebut.

Hingga saat ini perusahaan-perusahaan digital AS dikritik karena membayar pajak yang sangat sedikit meskipun membukukan pendapatan besar di Inggris. Hal ini dinilai tidak adil. Inggris pun tidak gentar karena sebelumnya juga telah mendapatkan ancaman dari AS.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Dalam perkembangan terbaru, hasil investigasi (section 301) atas pajak layanan digital Prancis, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) menyimpulkan DST yang diterapkan Prancis mendiskriminasi perusahaan AS.

Donald Trump telah mengancam untuk mengenakan pajak atas barang-barang Prancis sebagai balasan atas pajak layanan digital yang akan mempengaruhi raksasa digital asal Negeri Paman Sam. Menjelang pertemuan NATO, Trump mengaku telah mengenakan pajak anggur.

“Dan kami memiliki pajak lainnya yang dijadwalkan. Kami lebih suka tidak melakukan itu, tapi begitulah cara kerjanya. Jadi itu akan lanjut atau kami akan bekerja di pajak yang saling menguntungkan,” katanya.

Seperti dilansir BBC, AS berencana menerapkan tarif hingga 100% untuk keju, champagne, tas tangan, dan produk Prancis lainnya dengan total senilai $ 2,4 miliar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT