KEBIJAKAN EKONOMI

Prabowo Ungkap Korelasi Hilirisasi Industri dengan Penerimaan Pajak

Dian Kurniati | Jumat, 14 Juli 2023 | 13:39 WIB
Prabowo Ungkap Korelasi Hilirisasi Industri dengan Penerimaan Pajak

Prabowo dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan hilirisasi industri memiliki peranan penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi nasional.

Prabowo mengatakan hilirisasi menjadi upaya pemerintah meningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Manfaat hilirisasi pada akhirnya juga akan terasa dalam bentuk pembukaan lapangan pekerjaan hingga penerimaan pajak.

"Semua bahan [mentah] itu kita mengolahnya supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita, supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja, supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik," katanya dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dikutip pada Jumat (14/7/2023).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Prabowo mengatakan hilirisasi menjadi strategi kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, upaya mendorong hilirisasi dihadapkan pada berbagai tantangan.

Misalnya soal kebijakan pelarangan ekspor nikel untuk mendorong hilirisasi, langsung direspons dengan gugatan ke World Trade Organization (WTO) oleh Uni Eropa. Setelah kalah pada Panel Dispute Settlement Body pada WTO, Indonesia pun segera mengajukan banding dan masih berproses hingga saat ini.

Baru-baru ini, International Monetary Fund (IMF) juga meminta Indonesia untuk menghentikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel secara bertahap. IMF menyatakan menghargai upaya Indonesia dalam mendorong hilirisasi nikel, tetapi kebijakan ini dinilai masih membutuhkan analisis lebih lanjut.

Baca Juga:
Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Prabowo menilai sikap Uni Eropa dan IMF tersebut menunjukkan ada pihak yang tidak senang dengan kebijakan hilirisasi di Indonesia. Padahal, lanjutnya, hilirisasi menjadi upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah pada komoditas andalan seperti nikel, bauksit, karet, dan minyak kelapa sawit.

"Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan," ujarnya.

Prabowo menambahkan Indonesia sudah memiliki strategi pembangunan ekonomi yang tepat. Salah satu strategi tersebut dengan mendorong hilirisasi industri.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Apabila strategi pembangunan dapat terlaksana dengan baik, dia meyakini Indonesia akan dapat masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Pada tahun itu pula, Indonesia juga diharapkan sudah menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra