PR Baru PNS Kemenkeu: Harus Bisa Jelaskan APBN kepada Masyarakat

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta semua pegawai Kementerian Keuangan agar bisa memberikan penjelasan mengenai APBN kepada masyarakat.

Suahasil mengatakan keberadaan pegawai Kemenkeu yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi keuntungan dalam menyampaikan informasi mengenai APBN kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu memahami kehadiran negara melalui APBN dalam menjaga perekonomian dan kesehatan masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Saya ingin semua teman-teman di lini mana pun di Kementerian Keuangan dapat jelaskan APBN," katanya Rakor Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemenkeu, Rabu (23/2/2022).

Suahasil mengatakan semua pegawai Kemenkeu harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan APBN, termasuk di luar unit pekerjaannya. Misalnya, pegawai di Ditjen Bea Cukai (DJBC) tidak hanya harus bisa menjelaskan penerimaan kepabeanan dan cukai, tapi juga bisa menjelaskan penerimaan pajak dan belanja negara.

Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama seluruh pejabat eselon I rutin sudah mengabarkan perkembangan pengelolaan APBN setiap bulan. Dalam hal ini, semua pegawai Kemenkeu juga memiliki tanggung jawab untuk terus menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Di sisi lain, Suahasil meminta pegawai Kemenkeu menindaklanjuti perkembangan APBN tersebut berdasarkan bidang masing-masing. Kemudian, dia juga meminta agar pegawai antarunit di Kemenkeu saling berkolaborasi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi harus menjadi pegangan dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk isu yang di masa lalu dianggap bukan ranah Kemenkeu. Dia mencontohkannya dengan isu pangan, yang selama ini dinilai hanya menjadi kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam menangani persoalan pangan, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan merumuskan strategi penganggaran untuk Kementan dan KKP. Kemudian, Ditjen Anggaran akan menghitung anggaran dan Ditjen Perbendaharaan menggelontorkan dananya.

Pengelolaan soal pangan juga tidak terbatas pada kementerian, tetapi akan melibatkan sejumlah BUMN. Apabila BUMN tersebut membutuhkan dukungan berupa penyertaan modal negara (PMN), artinya Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) akan ikut ambil bagian.

Adapun jika BUMN tersebut membutuhkan dukungan penjaminan, Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) yang bakal merealisasikannya.

"Jika tidak ada sinergi, kita akan kehilangan daya untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Suahasil. (sap)