PPN dan PPnBM Mendominasi, Ini Alasan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – PPN dan PPnBM mendominasi belanja perpajakan pemerintah untuk tahun anggaran 2016 dan 2017.

Hal ini terungkap dalam Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 yang baru saja dirilis oleh pemerintah. Secara total belanja perpajakan mencapai Rp143,6 triliun (1,16% PDB) pada 2016 dan Rp154,7 triliun (1,14% PDB) pada 2017.

Dari nilai estimasi itu, belanja pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp114,2 triliun pada 2016 dan Rp125,3 triliun pada 2017. Nilai tersebut sekitar 80% dari total estimasi belanja perpajakan.

Sementara, pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp20,5 triliun pada 2016 dan Rp20,2 triliun pada 2018. Dengan demikian, belanja perpajakan untuk jenis PPh dalam dua tahun ini mengambil porsi sekitar 14% dari total. Bea masuk dan cukai mencapai Rp8,8 triliun (2016) dan Rp9,2 triliun (2017).

Besarnya proporsi belanja perpajakan PPN dan PPnBM, menurut pemerintah dalam laporan tersebut, dikarenakan jenis pajak ini paling banyak dapat diestimasi dengan data-data makro. Sementara, jenis pajak lainnya hanya mengandalkan data mikro.

“Ke depannya, dengan semakin baiknya sistem informasi dan administrasi di DJP [Ditjen Pajak] dan DJBC [Ditjen Bea dan Cukai] diharapkan akan lebih banyak yang dapat diestimasi,” tulis pemerintah dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (2/10/2018).

Seperti dipaparkan pemerintah, nilai belanja perpajakan menggambarkan besaran insentif dan fasilitas yang diberikan melalui aturan yang berbeda dari aturan umum perpajakan. Langkah ini digunakan untuk mendorong investasi maupun mendukung sektor-sektor tertentu.

Laporan ini enjadi wujud transparansi yang dilakukan pemerintah dalam kerangka fiskal kepada stakeholders dan masyarakat secara luas agar dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif. (kaw)