Potensi PPN di Negara Berkembang Masih Besar, OECD: Perlu Dioptimalkan

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai negara-negara berkembang di Asia masih memiliki ruang yang lebar untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Merujuk pada laporan OECD berjudul Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022, rata-rata nilai kontribusi penerimaan PPN terhadap total penerimaan pajak pada tiap-tiap negara berkembang tersebut mencapai 23%.

"PPN diperkirakan tetap menjadi andalan negara-negara Asia. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan," sebut OECD dalam laporannya, dikutip pada Rabu (27/7/2022).

Berdasarkan catatan OECD, angka c-efficiency ratio PPN di beberapa negara-negara berkembang di Asia terus meningkat dan mulai sebanding dengan c-efficiency ratio PPN negara-negara anggota OECD.

Kinerja c-efficiency ratio PPN negara-negara berkembang di Asia meningkat dari sebesar 43% pada 2000 menjadi sebesar 59% pada 2018. Sebagai perbandingan, c-efficiency ratio PPN negara-negara berpenghasilan tinggi anggota OECD pada 2018 mencapai 58%.

Meski demikian, terdapat beberapa negara berkembang dengan c-efficiency ratio PPN yang masih di bawah rata-rata seperti Filipina, Sri Lanka, dan Armenia.

Untuk meningkatkan penerimaan PPN, negara-negara berkembang di Asia perlu mengkaji ulang aturan pengecualian PPN dan pemangkasan tarif. Pemberian fasilitas pengecualian dan pengurangan tarif PPN perlu dikurangi guna memperluas basis pajak.

OECD memandang fasilitas pengecualian tak akan meningkatkan keadilan sistem PPN secara efisien. Pengecualian PPN memang dapat meringankan beban masyarakat miskin, tetapi manfaat dari insentif tersebut biasanya lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga yang lebih kaya.

Menurut OECD, dampak buruk dari pengurangan pengecualian PPN juga dapat dikompensasi dengan kebijakan belanja yang dikhususkan untuk membantu masyarakat rentan.

Selain itu, penghapusan pengecualian PPN juga bakal menyederhanakan sistem PPN. Dengan sistem yang lebih sederhana maka kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) terhadap ketentuan PPN juga bakal meningkat. (rig)