Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah senilai Rp8.262,1 triliun pada akhir Maret 2024.

Laporan APBN Kita edisi April 2024 menyatakan rasio utang tersebut terhadap PDB adalah sebesar 38,79%. Nominal maupun rasio utang ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir bukan sebelumnya yang senilai Rp8.319,22 triliun atau 38,79% PDB.

"Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Selasa (30/4/2024).

Laporan ini menjelaskan rasio utang pemerintah pada akhir Maret 2024 yang sebesar 38,79% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Keuangan Negara. Selain itu, rasio ini juga lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 di kisaran 40%.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,05%.

Pemerintah menjelaskan pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.

SBN pun turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga. Pada akhir Maret 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 43,4% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 24,8%, dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,6%.

Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 21,3%, yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,2%, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. (sap)