PEMILU 2024

Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Muhamad Wildan | Selasa, 23 April 2024 | 16:15 WIB
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Presiden Joko Widodo di Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (22/4/2024). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang diucapkan pada Senin (22/4/2024).

Jokowi mengatakan MK melalui putusannya telah membantah tudingan-tudingan yang diarahkan oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.

"Tuduhan-tuduhan terhadap pemerintah [dalam pemilu 2024] seperti kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti," katanya, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Jokowi pun meminta kepada para pihak yang berkompetisi dalam pemilu 2024 untuk bersatu kembali. Menurutnya, persatuan amat diperlukan dalam rangka merespons perkembangan ekonomi dan geopolitik terkini.

"Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita," ujarnya.

Jokowi juga menyatakan pemerintah saat ini akan mendukung proses transisi menuju pemerintahan selanjutnya.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sebagai informasi, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menyatakan dalil-dalil dari Anies dan Ganjar tidak beralasan menurut hukum. MK menolak permohonan Anies dan Ganjar untuk seluruhnya.

Meski demikian, terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion antara lain Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Walupun MK menyatakan bahwa dalil-dalil Anies dan Ganjar tidak beralasan menurut hukum, MK juga mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih adil.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Misal, MK meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terkait dengan tata kelola bantuan sosial (bansos). Perbaikan tersebut diperlukan sehingga bansos tidak terkesan disalurkan untuk kepentingan elektoral.

"Perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu," sebut MK dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Tak hanya itu, MK juga meminta presiden untuk menahan diri untuk tampil di muka umum saat masa pemilu 2024. Sebab, kemunculan presiden di hadapan publik berpotensi diasosiasikan masyarakat sebagai dukungan terhadap capres tertentu.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Menurut MK, netralitas serta kerelaan presiden untuk menahan diri merupakan faktor utama untuk menjaga serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

MK bahkan meminta pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan UU Pemilu. Hal ini dikarenakan UU Pemilu tidak memuat pengaturan tentang kegiatan kampanye pada sebelum dan setelah masa kampanye.

Kekosongan hukum tersebut membuat para pihak bisa dengan bebas melakukan pelanggaran pemilu tanpa dikenai jeratan hukum dan sanksi administrasi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra