KEBIJAKAN PEMERINTAH

PNBP Migas Tembus Target, Wapres Dorong Pengembangan Gas Bumi Domestik

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Februari 2023 | 12:31 WIB
PNBP Migas Tembus Target, Wapres Dorong Pengembangan Gas Bumi Domestik

Fasilitas pengolahan gas bumi. (foto: Pertamina.com)

JAKARTA, DDTCNews - Industri hulu migas masih dipandang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional. Berdasarkan catatan pemerintah, kegiatan usaha hulu migas menyumbang lebih dari 42% terhadap porsi keseluruhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berbasis sumber daya alam sepanjang 2022 lalu.

Capaian PNBP sektor migas tembus Rp148,7 triliun pada 2022, jauh di atas target awal yang dipasang pemerintah, yakni Rp139,1 triliun. Melihat potensi yang dimiliki industri hulu migas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pengembangan lapangan gas bumi bisa makin ditingkatkan.

"Pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi domestik dengan menstimulasi industri dalam negeri. Pemenuhan gas bumi bisa memacu geliat dunia usaha," kata Ma'ruf Amin saat meresmikan proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru (JBT) dan proyek lapangan gas MDA dan MBH di Jawa Timur beberapa waktu lalu, dikutip pada Senin (13/2/2023).

Baca Juga:
Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target

Dikutip dari dokumen Informasi APBN 2023 yang dirilis Kementerian Keuangan, pendapatan dari PNBP pada tahun ini dipatok senilai Rp441,4 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan target PNBP pada tahun lalu, yakni Rp481,6 triliun.

Khusus PNBP sektor migas, pemerintah mamatok target di level Rp131,2 triliun dengan perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang senilai US$90 per barel, dan target PNBP BLU Balai Besar Pengujian Migas Lemigas sejumlah Rp150 miliar.

Ada beberapa hal yang membuat target pendapatan negara dari PNBP mengalami penurunan. Salah satunya, prospek harga komoditas migas dan minerba pada 2023 yang tidak akan setinggi realisasi harga pada 2022 lalu.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak RI Masih Tumbuh 1,05 Persen hingga November 2024

Kemudian, penjualan hasil tambang dan domestic market obligation (DMO) yang lebih rendah sejalan moderasi harga komoditas minyak dan minerba.

"Pendapatan BLU sawit sejalan normalisasi harga CPO yang diperkirakan juga tidak akan setinggi tahun 2022 lalu," tulis Kemenkeu dalam laporannya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 10:00 WIB KINERJA FISKAL

Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target

Rabu, 11 Desember 2024 | 15:01 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak RI Masih Tumbuh 1,05 Persen hingga November 2024

Sabtu, 30 November 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Optimalkan Penerimaan, Pemerintah Diminta Perketat Awasi Perbatasan

Jumat, 29 November 2024 | 12:30 WIB KINERJA FISKAL

Kontribusi Sektor Mineral Batu Bara untuk PDB Capai Rp2.198 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra