PMK Baru, Minimal 25% DAU dan DBH Wajib untuk Program Ini

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan paling sedikit 25% dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk berbagai program terkait dengan pemulihan ekonomi daerah.

Program-program itu antara lain terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik serta perekonomian yang bisa meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik.

"Dari besaran paling sedikit 25% ... diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15%," bunyi penggalan Pasal 7 ayat (2) PMK 17/2021, dikutip pada Kamis (18/2/2021).

Dalam pelaksanaannya, pemda diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi program pemulihan ekonomi daerah setiap bulan kepada dirjen perimbangan keuangan. Laporan harus disampaikan paling lambat pada tanggal 14 untuk realisasi bulan sebelumnya. Bila laporan tidak disampaikan, penyaluran DAU untuk bulan berikutnya tidak dapat disalurkan.

DAU dan DBH juga wajib digunakan untuk mendukung pendanaan belanja penanganan pandemi Covid-19, mulai dari pelaksanaan vaksinasi, penanganan pandemi Covid-19 tingkat kelurahan, insentif bagi tenaga kesehatan, hingga belanja kesehatan lainnya.

Dukungan pendanaan atas belanja kesehatan paling sedikit sebesar 8% dari alokasi DAU. Bila pemda tidak mendapatkan alokasi DAU maka belanja kesehatan yang ditetapkan paling sedikit sebesar 8% dari alokasi DBH.

"Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan ... bersumber dari penerimaan umum APBD," bunyi penggalan Pasal 9 ayat (5) PMK 17/2021.

Dalam pelaksanaannya, laporan realisasi dukungan pendanaan penanganan pandemi Covid-19 juga harus disampaikan setiap tanggal 14. (kaw)