PMK 196/2021 Dirilis, DJP Bakal Gencarkan Sosialisasi PPS

JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2021, Ditjen Pajak (DJP) akan segera menyosialisasikan program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan diselenggarakan pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Kasubdit Humas Perpajakan DJP Dwi Astuti mengatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan PPS kepada wajib pajak. Terlebih, aturan teknis mengenai penyelenggaraan PPS telah diterbitkan dalam PMK 196/2021.

"Pastinya sosialisasi akan dilakukan ya," katanya, Selasa (28/12/2021).

Dwi Astuti menambahkan sosialisasi PPS akan dilakukan, baik oleh kantor pusat maupun unit pelayanan vertikal DJP. Menurutnya, waktu penyelenggaraan sosialisasi akan tergantung pada kesiapan masing-masing kantor.

"Mengenai jadwalnya belum bisa saya sampaikan karena memang unit kantor vertikal DJP pasti akan melakukan sosialisasi juga," ujarnya.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur penyelenggaraan PPS hanya selama 6 bulan, mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menerbitkan PMK 196/2021 yang mengatur teknis penyelenggaraan PPS tersebut.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah mengikuti program tax amnesty 2016-2017 untuk mengungkap harta yang belum diungkapkan. Selain itu, wajib pajak orang pribadi dapat mengikuti PPS untuk mengungkap harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Nanti, wajib pajak juga memperoleh surat keterangan sebagai bukti keikutsertaan PPS. (rig)