Perusahaan Harus Beri Bukti Potong Pajak, DJP Bakal Kirim Email Blast

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak mengimbau para pemberi kerja segera menyerahkan bukti potong pajak kepada karyawannya. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 secepatnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan DJP akan mengirimkan email blast kepada pemberi kerja yang berisi permintaan menyerahkan bukti potong kepada karyawan. Pasalnya, bukti potong tersebut dibutuhkan karyawan ketika melaporkan SPT Tahunan.

"Tahun ini, DJP akan kembali mengimbau para pemberi kerja untuk menyerahkan bukti potong kepada karyawannya melalui email blast," katanya, Selasa (3/1/2023).

Neilmaldrin mengatakan DJP telah mewajibkan pemberi kerja memberikan bukti potong pajak kepada pekerjanya. Ketentuan itu tertuang dalam PER-16/PJ/2016, yang menyebut pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pekerja paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Email blast berisi imbauan agar pemberi kerja menyerahkan bukti potong pajak rencananya dikirim pada bulan ini.

"Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023," ujarnya.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2023.

Wajib pajak pun dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan, baik secara manual maupun online, yakni melalui e-filing atau e-form. Kepada wajib pajak yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, diharuskan memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (sap)