Persoalan SDM dan Sistem IT Hambat Kinerja Otoritas Pajak

AMSTERDAM, DDTCNews – Otoritas pajak Belanda (Dutch tax office Netherlands/Belastingdienst) membutuhkan dana sebesar €100 juta atau Rp1,67 triliun untuk menambah kapasitas kinerjanya, terutama pada sistem IT yang usang dan petugasnya.

Sekretaris Negara Bidang Keuangan Belanda Menno Snel mengatakan legislator agar tidak berharap timbulnya perbaikan dengan cepat atas upaya itu. Menurutnya implementasi ini bisa sedikit menghambat beberapa proyek yang tengah dikerjakan.

“Pengelolaan usaha kecil dan menengah (UKM), individu dan proses administrasi pusat sedang mengalami hambatan, karena reorganisasi antara administrasi otoritas pajak serta otoritas bea dan cukai masih belum menghasilkan peningkatan efisiensi,” ujarnya seperti dilansir Tax News International Vol.90 No.7, Senin (7/5).

Tujuan utama dari reorganisasi kedua otoritas itu yakni untuk beralih ke portal informasi digital, dari sebelumnya yang masih menggunakan skema pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang dikirim setiap tahunnya sebanyak 150 juta SPT.

“Jumlah spesialis pajak, akuntan dan profesional IT yang telah dipekerjakan masih belum cukup untuk membantu kinerja otoritas pajak,” ungkapnya.

Terlebih, kontrak untuk pekerjaan jangka pendek tidak bisa secara legal diberikan kepada mantan karyawan. Pekerjaan ini diberikan kepada pegawai kontrak yang kurang berpengalaman, namun dengan biaya yang lebih tinggi dibanding dengan karyawan biasanya.

Sementara itu, Snel juga memprediksi anggaran untuk spesialis IT yang dipekerjakan secara temporer bisa menelan anggaran €80 juta atau Rp1,33 triliun.

Adapun agenda investasi yang diinisiasi oleh Mantan Sekretaris Keuangan Belanda Eric Wiebes yang kini menjadi Menteri Perekonomian Belanda itu, menuai kritik di berbagai media. Agenda itu pun dianggap terlalu ambisius, mahal dan tidak efisien.

Reorganisasi dikabarkan telah menelan biaya sebesar €1,3 miliar atau Rp21,73 triliun atau lebih dari perkiraan semula dan menyebabkan banyak petugas yang mengundurkan diri. Secara keseluruhan, hanya 6.700 tersisa dari 21.000 pegawai administrasi. Kepala Administratornya pun mengundurkan diri pada 2017 setelah masalah yang dihadapinya semakin banyak.

“Persoalan administrasi membahayakan pelaksanaan legislasi prioritas, seiring munculnya persoalan IT yang berkaitan dengan upah, pengumpulan pajak, pajak omzet, banding dan berbagai keluhan. Rencana pemajakan kendaraan diesel juga akan ditunda setidaknya sampai tahun ini,” pungkasnya. (Amu)