Persidangan Ditunda, Batas Waktu Persiapan & Pelaksanaan Disesuaikan

JAKARTA, DDTCNews – Sejalan dengan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak yang semula dijadwalkan pada 22—26 Februari 2021, ketua Pengadilan Pajak mengeluarkan pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi.

Pedoman yang menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-02/PP/2021 ini diatur dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-03/PP/2021. SE ini dimaksudkan sebagai pedoman mengenai ketentuan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan serta layanan administrasi lainnya.

“Surat edaran ini memuat penjelasan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan serta layanan administrasi lainnya sehubungan dengan adanya penundaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021,” demikian bunyi bagian ruang lingkup dalam SE tersebut.

Seperti diketahui, dengan adanya penundaan tersebut, persidangan di Pengadilan Pajak akan mulai digelar lagi pada 1 Maret 2021.

Ada dua ketentuan mengenai jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan dalam SE ini. Pertama, jangka waktu persiapan persidangan tidak memperhitungkan periode 22—28 Februari 2021 (7 hari) dalam penghitungan jangka waktu pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Kedua, jangka waktu pelaksanaan persidangan juga tidak memperhitungkan periode 22—28 Februari 2021 (7 hari) dalam penghitungan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Adapun jangka waktu layanan administrasi lainnya juga tidak memperhitungkan periode 22—28 Februari 2021 (7 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Layanan administrasi lainnya mencakup pengiriman salinan putusan Pengadilan Pajak, pengajuan permohonan peninjauan kembali dari para pihak, pengiriman peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, pengiriman salinan putusan peninjauan kembali, izin kuasa hukum, dan dokumen-dokumen persidangan lainnya.

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SE tersebut, akan ditetapkan tersendiri oleh ketua pengadilan pajak. Beleid ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada 22 Februari 2021. (kaw)