Perpanjang Insentif PPh Pasal 22 Impor, WP Harus Ajukan Permohonan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberian insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sampai dengan 30 Juni 2022.

Pasal 2 PMK 3/2022 menyebut insentif pembebasan PPh Pasal 25 impor hanya berlaku pada wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu. Pada wajib pajak tersebut, diharuskan menyampaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor.

"Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas...kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id," bunyi Pasal 2 ayat (6) PMK 3/2022, dikutip Kamis (3/2/2022).

PMK 3/2022 juga telah memuat lampiran formulir pemberitahuan pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor.

Nantinya, Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar akan menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor jika wajib pajak memenuhi kriteria. Sebaliknya, surat penolakan diterbitkan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor berlaku terhitung sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan.

Kemudian, apabila terdapat perubahan kode KLU wajib pajak dan kode KLU tersebut tidak memenuhi ketentuan, surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor yang telah terbit tidak berlaku terhitung sejak tanggal perubahan kode KLU.

Wajib pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor juga harus menyampaikan laporan realisasi insentif pajak tersebut setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

"Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor ... paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir," bunyi Pasal 2 ayat (11) beleid tersebut.

PMK 3/2022 mengatur perpanjangan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor hanya diberikan kepada 72 KLU, lebih sedikit dari sebelumnya 132 KLU. Secara umum, KLU penerima insentif tersebut berasal dari sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan. (sap)