NIGERIA

Permainan & Lotre Mulai Dikenai Pajak 5%

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
Permainan & Lotre Mulai Dikenai Pajak 5%

Ilustrasi. 

ABUJA, DDTCNews – Otoritas pajak Nigeria (The Federal Inland Revenue Service/FIRS) dan National Lottery Regulatory Commission (NLRC) memulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor permainan dan lotre dengan tarif 5%.

Kepala FIRS Nigeria Babatunde Fowler menjelaskan otomatisasi pemungutan PPN akan mengoptimalisasi upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu, FIRS menggandeng para pemangku kepentingan untuk menerapkan strategi tersebut.

“Pemajakan dilakukan berdasarkan hukum. Kami menemukan cara untuk membuat pemungutan pajak berjalan lancar, nyaman, dan efisien. Kami mengautomasi PPN di sektor permainan (gaming) dan perjudian (gambling),” katanya, seperti dikutip pada Senin (15/4/2019).

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Menurutnya, strategi ini bukan dimaksudkan untuk merusak sektor terkait, tapi untuk meningkatkan kehidupan seluruh warga. Pasalnya, penerimaan PPN bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Fowler menegaskan tarif PPN 5% seharusnya tidak akan mengecilkan hati bisnis lotre. Sebaliknya, pemajakan ini dipercaya akan memperkuat bisnis lotre. Implementasi pengenaan PPN 5% dan pemungutan secara otomatis itu dijamin oleh sinergi antara FIRS dengan NLRC.

Penerapan ini disebabkan karena pemerintah melihat agen lotre telah gagal memungut PPN sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan pajak kepada pemerintah. Padahal, pemerintah mewajibkan sektor ini untuk memungut pajak sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Dirjen NLRC Lanre Gbajabiamila menyatakan pentingnya mengawasi tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan pada sektor tersebut terhadap undang-undang perpajakan. Namun, pengawasan ini tidak dapat terlalu ditekankan mengingat tantangan ekonomi yang melesu.

“Dalam industri game, produk dan layanan umumnya ditawarkan melalui agen yang biasanya berhubungan langsung dengan para pemain. Konsumsi produk dan layanan tersebutlah yang akan dikenakan pajak,” paparnya.

Dia pun menegaskan NLRC tidak akan hanya duduk dan menyaksikan bisnis lotre mengalami kerugian. Namun, dia akan berupaya untuk memastikan strateginya bisa memberi dampak positif baik pada bisnis terkait maupun pemerintah.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru