PEREKONOMIAN INDONESIA

Perkuat Ketahanan Fiskal, Wamenkeu Minta Peran BLU Ditingkatkan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Juni 2019 | 11:25 WIB
Perkuat Ketahanan Fiskal, Wamenkeu Minta Peran BLU Ditingkatkan

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam acara ‘Internalisasi dan In-Depth Practice Pembiayaan Ultra Mikro’ di Hotel Grand Mercure Yogyakarta pada Rabu (26/6/2019). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Penguatan ketahanan fiskal bisa dilakukan dengan meningkatkan peran badan layanan umum (BLU).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam acara ‘Internalisasi dan In-Depth Practice Pembiayaan Ultra Mikro’ di Hotel Grand Mercure Yogyakarta pada Rabu (26/6/2019). BLU, sambungnya, merupakan pusat pendapatan dan biaya.

“BLU sebagai revenue center sekaligus cost center harus mampu meningkatkan kemampuan self financing-nya dengan pengelolaan yang mengedepankan prinsip good governance and clean government,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (27/6/2019).

Baca Juga:
Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Secara khusus, pemerintah menunjuk BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan ultra mikro (UMi). UMi adalah program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

Dengan adanya UMi, pertumbuhan dan pembangunan diharapkan menjadi lebih inklusif. Hal ini mengingat sasaran program tersebut adalah usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Saat ini, papar Mardiasmo, lanskap dunia usaha Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro memiliki 23,8 juta jumlah usaha (89,3% dari total di Indonesia) dengan jumlah pekerja sebanyak 41 juta orang (58,4% dari jumlah total pekerja).

Baca Juga:
DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

Dengan demikian, usaha mikro memiliki peran vital dalam perekonomian dengan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja yang dominan. Hal ini menentukan pergerakan perekonomian yang berdampak pula pada kondisi fiskal negara.

Program UMi telah menjangkau hampir seluruh wilayah Tanah Air, mendorong inklusifitas gender, serta memperlebar rentang usia produktif. Penyaluran UMi per 31 Mei 2019 senilai Rp2,59 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 950.199 debitur.

Jumlah debitur ini didominasi oleh perempuan sebanyak 91%. Usia debitur dominan yang menerima UMi mayoritas di rentang usia 40-50 tahun sebanyak 36% dan usia 30-39 tahun sebanyak 31%. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

Rabu, 22 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global, Capacity Building & Kepastian Hukum Jadi Kunci

Minggu, 19 Januari 2025 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Luhut: SIMBARA dan ABS Mampu Tingkatkan Penerimaan hingga 40 Persen

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6