Peredaran Rokok Ilegal Melonjak, Sri Mulyani Singgung Tarif Cukai

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebutkan tingkat peredaran rokok ilegal pada 2020 tumbuh ke level 4,9% dari total peredaran rokok, setelah sempat ditekan sampai dengan 3,0% pada tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan peredaran rokok ilegal tersebut sejalan dengan kenaikan tarif cukai tahun lalu. Menurutnya, kenaikan cukai memang berpotensi mendorong orang berbuat curang untuk membuat rokok ilegal.

"Ini artinya kenaikan cukai yang terlalu tinggi memang harus disertai dengan penegakan hukum," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%. Ketika mencapai 3% pada 2019, ia bahkan ingin angka tersebut kembali ditekan hingga hanya tersisa 1% pada 2020.

Namun, data peredaran rokok ilegal pada tahun lalu justru naik menjadi 4,9%. Menurutnya, pegawai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan terus mengupayakan penurunan peredaran rokok ilegal meskipun situasinya sangat muskil.

Pegawai Bea Cukai, lanjut menkeu, kerap kali menghadapi tantangan dan bahaya ketika berupaya menegakkan hukum untuk memberantas rokok ilegal. Tahun lalu, catatan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan.

Dari penindakan tersebut, sebanyak 448,18 juta batang rokok atau senilai Rp270,79 miliar batang berhasil disita. Volume tersebut naik dibandingkan dengan posisi 2019 yang mencapai 408,63 juta batang atau senilai Rp271,4 miliar.

Sri mulyani menyebut kebanyakan rokok ilegal itu dilakukan dengan modus melekati rokok dengan pita cukai palsu. Namun, porsinya sudah makin mengecil pada 2020 yaitu sebanyak 0,36% dari total peredaran rokok.

"Kami akan coba tetap pertahankan [tarif cukai rokok] meskipun harga rokok terus dinaikkan, yang menyebabkan orang akan punya insentif untuk terus melakukan pemalsuan cukai maupun pemalsuan rokok ilegal," ujarnya. (rig)