VIETNAM

Percepat Pemulihan Ekonomi, Kemenkeu Ini Usul PPN Dipangkas Jadi 8%

Dian Kurniati | Sabtu, 15 April 2023 | 14:30 WIB
Percepat Pemulihan Ekonomi, Kemenkeu Ini Usul PPN Dipangkas Jadi 8%

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8%.

Kemenkeu menyatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemangkasan tarif PPN dinilai akan meningkatkan konsumsi untuk sejumlah barang dan jasa sehingga pada akhirnya juga bakal mendorong pertumbuhan perekonomian.

"Pemerintah sedang mempertimbangkan 2 opsi terkait pengurangan PPN," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Sabtu (15/4/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Opsi kebijakan yang pertama yakni pemangkasan tarif 2% dari tarif normal PPN sebesar 10% untuk sejumlah barang dan jasa.

Sementara untuk opsi kedua, juga pemangkasan tarif 2% dari PPN 10%, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang sudah terkena dampak pengurangan PPN sebelumnya. Ketika pandemi Covid-19, pemerintah telah memotong tarif PPN untuk sejumlah barang dan jasa sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional.

Usulan pemangkasan tarif PPN tersebut disambut positif pelaku usaha. Pengusaha telah sejak lama meminta dukungan tambahan dari pemerintah untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Asosiasi Makanan dan Pangan (Food and Foodstuff Association/FFA) Kota Ho Chi Minh dalam pernyataannya menjelaskan sektor industri telah berjuang sejak akhir tahun lalu dengan kenaikan suku bunga, likuiditas yang buruk, peningkatan risiko di pasar obligasi dan saham, serta tarif logistik yang lebih tinggi. Selain itu, kinerja ekspor produk makanan juga sedang mengalami penurunan.

"Pengurangan tarif PPN merupakan salah satu kebijakan yang paling efektif dalam mendukung pemulihan dunia usaha," bunyi pernyataan FFA dilansir vietnamplus.vn.

Pandangan serupa juga disampaikan Asosiasi Minuman Vietnam. Asosiasi meminta pemerintah membuat kebijakan yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, setidaknya hingga akhir tahun ini. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra