AMERIKA SERIKAT

Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan, Partai Ini Susun Aturan Pajak Baru

Muhamad Wildan | Minggu, 17 Juli 2022 | 13:00 WIB
Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan, Partai Ini Susun Aturan Pajak Baru

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat telah merancang draf peraturan perundang-undangan guna menutup celah pajak yang selama ini menggerus penerimaan negara.

Salah seorang sumber di Partai Demokrat AS menyebut tambahan penerimaan dari implementasi rancangan undang-undang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki solvabilitas sistem jaminan kesehatan AS, Medicare.

"Para senator dari Partai Demokrat akan mengusulkan draf undang-undang tersebut dalam beberapa hari yang akan datang," kata sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya seperti dilansir apnews.com, Minggu (17/7/2022).

Baca Juga:
Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

Dalam draf tersebut, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas US$400.000 dan pasangan dengan penghasilan di atas US$500.000 wajib membayar pajak (net investment income tax) sebesar 3,8% atas penghasilan yang mereka peroleh dari pass through business.

Selama ini, pass through business banyak didirikan oleh wajib pajak kaya untuk meminimalisasi nilai pajak yang terutang. Tanpa ada tindakan dari pemerintah, Kementerian Keuangan AS memperkirakan Medicare akan bangkrut pada tahun 2028.

Partai Demokrat memperkirakan pajak yang diusulkannya akan memberikan tambahan penerimaan hingga US$203 miliar untuk 1 dekade ke depan. Bila diimplementasikan, kebangkrutan Medicare diproyeksikan dapat ditunda hingga 2031.

Baca Juga:
Diputuskan Presiden, PP Minuman Berpemanis Kena Cukai Mulai Dirancang

Di sisi lain, Komisi Keuangan Senat melakukan investigasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan salah satu perusahaan farmasi di Amerika Serikat (AS), AbbVie.

Ketua Komisi Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh AbbVie terus menurun sejak berlakunya Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Kondisi tersebut membuat AbbVie dicurigai melakukan penghindaran pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 07 Februari 2025 | 09:21 WIB UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

Jumat, 07 Februari 2025 | 09:18 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diputuskan Presiden, PP Minuman Berpemanis Kena Cukai Mulai Dirancang

Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN Tetap Dicairkan

Jumat, 07 Februari 2025 | 09:18 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diputuskan Presiden, PP Minuman Berpemanis Kena Cukai Mulai Dirancang

Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini