PINJAMAN LUAR NEGERI

Perbaiki Fasilitas Kesehatan, Pemerintah Dapat Pinjaman Rp 10 Triliun

Dian Kurniati | Kamis, 14 Desember 2023 | 09:30 WIB
Perbaiki Fasilitas Kesehatan, Pemerintah Dapat Pinjaman Rp 10 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman investasi senilai US$650 juta atau sekitar Rp10,05 triliun untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas perawatan kesehatan primer di Indonesia.

Direktur Pengembangan Manusia dan Sosial ADB Karin Schelzig mengatakan pinjaman bakal dipakai untuk memperbaiki laboratorium kesehatan masyarakat. Harapannya, upaya pencegahan, deteksi, dan pengobatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lain sebagainya bisa meningkat.

"[Pinjaman] ini adalah yang ketiga dari rangkaian dukungan ADB kepada pemerintah Indonesia guna mengembangkan dan melaksanakan agenda transformasi kesehatan pascapandemi," katanya, dikutip pada Kamis (14/12/2023).

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Schelzig menuturkan ADB memiliki Proyek Peningkatan dan Penguatan Perawatan Kesehatan Primer dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Primary Healthcare and Public Health Laboratories Upgrading and Strengthening/PLUS).

Proyek ini secara langsung mendukung 2 proyek pemerintah di bawah agenda transformasi kesehatan Indonesia antara lain penguatan perawatan kesehatan primer di Indonesia dan penguatan sistem laboratorium kesehatan publik di Indonesia.

Proyek PLUS diarahkan pada lebih dari 10.000 fasilitas perawatan kesehatan primer dan lebih dari 500 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya, fasilitas kesehatan dan laboratorium mampu memenuhi standar layanan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Dukungan kepada pemerintah termasuk pengadaan peralatan, pengirimannya, pemasangan, pelatihan bagi pengguna, layanan pengoperasian dan pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dalam layanan pengoperasian dan pemeliharaan tersebut.

Sementara itu, Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menilai proyek PLUS dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim di sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dengan peralatan yang hemat energi.

Selain itu, penguatan jaringan laboratorium kesehatan juga akan memperkuat ketangguhan dan kesiapsiagaan kesehatan guna menanggulangi ancaman pandemi di masa mendatang, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim.

"Investasi tersebut akan menjadi pondasi bagi standardisasi layanan perawatan kesehatan primer dan pengurangan kesenjangan akses ke layanan terstandar, terutama bagi kelompok miskin, penduduk di perdesaan, dan di daerah terpencil," ujar Tominaga. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga