Perangi Praktik Pengelakan Pajak, Kewenangan Pemerintah Ditambah

WASHINGTON, DDTCNews – Senat AS mengesahkan beleid baru yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah AS untuk memeriksa struktur kepemilikan perusahaan cangkang guna mencegah praktik pengelakan pajak dan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan terbaru tersebut disahkan melalui National Defense Authorization Act (NDAA) 2021. Beleid ini disetujui oleh lebih dari 2/3 anggota Senat dan Kongres. Dengan demikian, Presiden AS pun tidak bisa memveto beleid terbaru tersebut.

"NDAA 2021 memperbaiki ketentuan transparansi korporasi dengan memberikan kekuatan kepada Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) untuk membasmi praktik pengelakan pajak," kata anggota Komisi Finansial Senat AS Ron Wyden, Selasa (22/12/2020).

Wyden menambahkan setiap korporasi bakal diwajibkan untuk mengungkapkan pemilik manfaat atau beneficial owner dari setiap korporasi guna menekan praktik pengelakan pajak serta tindak pidana korporasi lainnya.

Sementara itu, Anggota Senat dari Partai Demokrat Sherrod Brown mengatakan pemerintah di bawah pemerintahan Joe Biden berkomitmen untuk segera mengimplementasikan kewenangan baru yang diberikan kepada FinCEN secepat dan seefektif mungkin.

Policy Director Global Financial Integrity Lakshmi Kumar menyambut positif pengesahan beleid baru tersebut. Menurut Kumar, praktik pengelakan pajak dan pencucian uang marak terjadi di AS sehingga perlu ditindaklanjuti.

"Panama Papers menunjukkan AS adalah destinasi kunci bagi oknum-oknum dalam praktik pencucian uang. Penegak hukum, bank, dan credit union perlu bekerja sama untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International.

Meski mendapatkan dukungan dari dua partai di parlemen, terdapat pihak yang menolak beleid baru tersebut salah satunya adalah National Federation of Independent Business (NFIB). Asosiasi tersebut berpandangan ketentuan terbaru dalam NDAA 2021 tersebut bisa membebani usaha kecil.

"Biaya yang perlu ditanggung oleh usaha kecil akibat beleid ini bisa mencapai US$531 juta. Nominal tersebut tidak mampu ditanggung oleh usaha kecil apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini," tutur Director of Legislative Affairs NFIB Kevin Kuhlman. (rig)