RWANDA

Perangi Penggelapan Pajak, Negara Ini Jalin Kerja Sama dengan OECD

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Februari 2018 | 17:55 WIB
Perangi Penggelapan Pajak, Negara Ini Jalin Kerja Sama dengan OECD

Dari kiri: Tax Policy Analyst Ervice Tchouata, Menteri Claver Gatete and Kepala Sekretariat Forum Global Monica Bhatia, Kigali, Rwanda. (Foto:OECD)

RWANDA, DDTCNews – Perwakilan Forum Global Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengunjungi Kigali, Rwanda akhir pekan lalu dalam rangka meluncurkan program induksi untuk memerangi penggelapan pajak.

Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Rwanda Claver Gatete menyambut baik program induksi OECD. Menurutnya Rwanda harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan kerja sama perpajakan internasional menjadi prioritas dalam memerangi penggelapan pajak di Rwanda.

“Saat ini penting untuk memerangi penggelapan pajak yang terjadi di Rwanda. Upaya memerangi hal itu bisa meningkatkan penerimaan negara, sekaligus semakin membangun Rwanda lebih baik ke depannya,” paparnya, Kamis (8/2).

Baca Juga:
DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Pertemuan antara perwakilan Forum Global dengan Menteri Claver Gatete untuk memerangi penggelapan pajak merupakan inisiatif Pemerintah Rwanda, khususnya atas Deklarasi Menteri Yaounde, untuk mengatasi arus keuangan terlarang melalui kerja sama pajak inetrnasional.

Dalam kunjungan tersebut, sebuah lokakarya teknis yang dihadiri oleh lebih dari 20 peserta juga diselenggarakan dengan Dinas Pendapatan Rwanda dan pemangku kepentingan lainnya termasuk perwakilan dari beberapa kementerian dan organisasi.

Selain menciptakan kesadaran akan standar internasional, lokakarya itu menaruh fokus pada manfaat Rwanda dalam menerapkan standar transparansi pajak dan harus mengantisipasi peer review yang dijadwalkan pada paruh pertama tahun 2021.

Baca Juga:
Temukan Kasus Pemalsuan Identitas, Otoritas Pajak Ini Lakukan Audit

Diskusi workshop di Rwanda itu diakhiri dengan keputusan untuk menerapkan standar pertukaran informasi berdasarkan permintaan dan pertukaran informasi secara otomatis. Pasalnya, Global Forum ini memiliki program induksi serupa yang sedang berlangsung dengan 20 negara anggota lainnya.

Di samping itu, upaya Pemerintah Rwanda memerangi penggelapan pajak mendapat dukungan antusias dari Global Forum. Dukungan itu menuntun Pemerintah Rwanda untuk mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah dirancang oleh Global Forum.

Kepala Sekretariat Forum Global AEoI Monica Bhatia mengatakan pihaknya mendukung Rwanda dalam menerapkan standar transparansi pajak internasional, sehingga Rwanda bisa mendapat manfaat atas transparansi pajak dari program AEoI.

Baca Juga:
DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

“Rwanda harus menerapkan standar transparansi pajak agar mendapat manfaat dari implementasi exchange of information on request maupun AEoI,” papar Bhatia dilansir dari oecd.org.

Sebagai informasi, program memerangi penggelapan pajak ini menjadi prioitas pemerintah Rwanda sebagai Ketua Uni Afrika. Negara ini juga telah bergabung dengan Forum Global OECD sejak Desember 2017 lalu. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 15:30 WIB PENEGAKAN HUKUM

DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Selasa, 08 Oktober 2024 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM

DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

Senin, 20 Mei 2024 | 16:00 WIB KANWIL DJP JAWA BARAT III

Gelapkan Uang Pajak Rp 1,06 Miliar, Tersangka Ditahan Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini