Peran Edukasi Pajak dalam Mewujudkan Kemandirian APBN

DENGAN besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, edukasi dan sosialisasi pajak menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan.

Apalagi saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami arti penting pajak. Padahal, di sisi lain, Indonesia menerapkan sistem self assessment dalam proses pemungutan pajaknya.

Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana cara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat diupayakan melalui edukasi pajak yang komprehensif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Edukasi pajak juga harus disampaikan kepada seluruh pelajar di penjuru Indonesia agar menumbuhkan jiwa patriotisme pada generasi penerus bangsa, serta menjadikan kesadaran pajak sebagai salah satu nilai budaya bangsa yang terus ditanamkan dari generasi ke generasi.

Saat ini jumlah pelajar di seluruh Indonesia mencapai 25,53 juta siswa SD/MI, 10,09 juta siswa SMP/MTS, 9,20 juta siswa SMA/SMK/MA, dan 4,88 juta mahasiswa. Melihat banyaknya jumlah pelajar tersebut maka mensosialisasikan kesadaran membayar pajak harus dilakukan dari sejak dini hingga dewasa.

Diibaratkan sebuah sungai, jika hulunya tercemar maka hilirnyapun akan tercemar. Namun jika hulunya bersih, hilirnya pun pasti bersih. Begitu pula dengan kesadaran dan pengetahuan akan pajak, jika generasi mudanya paham akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa, maka kemjuan pembangunan dapat terealisasikan. dengan harapan, ketika mereka menjadi wajib pajak maka mereka akan menjadi wajib pajak yang patuh.

Saat ini, edukasi pajak untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan memberikan buku-buku pengantar pajak ke setiap sekolah. Buku-buku tersebut dapat disertai ilustrasi-ilustrasi yang menarik, tetapi tidak menghilangkan makna dan tujuan yang tersirat didalamnya.

Selain melalui buku, sosialisasi pun memegang peran penting untuk membuka pemahaman pelajar mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sedangkan untuk masyarakat luas, edukasi pajak dapat diisi dengan informasi-informasi dasar mengenai pajak sampai dengan informasi teknis tentang perpajakan.

Penyebarluasan pengetahuan mengenai pajak terasebut akan lebih baik bila dikemas dalam sebuah program yang terarah, terukur dan bersifat terus menerus. Selain itu, berbagai inovasipun harus diciptakan agar program tersebut mampu mendesak sekaligus menarik perhatian masyarakat secara luas.

Pemerintah Indonesia dapat berkaca dari negara-negara lain seperti Bangladesh, Rwanda, dan Guatemala. Ketiga negara itu telah menciptakan Hari Pajak Nasional dan Festival Pajak yang menjadi agenda wisata. Malaysia membuat aplikasi games pajak yang interaktif, Nigeria menayangkan sinetron pajak, sedangkan El Salvador, Chile, dan Uruguay berkampanye di media sosial.

Sementara itu, Kosta Rika, Brasil, Maroko, dan Meksiko, yang memasukkan kurikulum edukasi pajak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, juga membuat event edukasi pajak yang atraktif dan menghibur keluarga di mal dengan melibatkan para selebriti.

Hampir semua riset menemukan hubungan positif antara edukasi pajak dan kepatuhan pajak. Lebih dari sekadar meningkatkan kepatuhan, edukasi pajak juga efektif memperkuat hubungan negara dengan warga negara.

Indonesia, yang rasio pajaknya terus bertahan di bawah level 12% jelas sangat memerlukan program edukasi pajak tersebut. Edukasi pajak sangat penting guna membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Jika kesadaran dan kepatuhan pajak sudah terbentuk dengan baik, dengan diimbangi peningkatan program-program reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat, sehingga kemandirian APBN yang selama ini dicita-citakan akan terwujud.

Kemandirian APBN adalah suatu langkah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik*.

(Disclaimer)