Per 20 Agustus 2021, Anggaran Insentif Pajak Terserap Rp51 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional hingga 20 Agustus 2021 telah mencapai Rp51,39 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara dengan 81,8% dari pagu senilai Rp62,83 triliun. Menurutnya, catatan realisasi insentif pajak tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dengan klaster stimulus lainnya.

"Insentif usaha sudah cukup tinggi realisasinya yaitu 81,8%," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (23/8/2021).

Dalam paparannya, Sri Mulyani menampilkan daftar insentif yang diberikan pemerintah. Insentif tersebut meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, menteri keuangan juga memaparkan insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 73.970 pemberi kerja. Lalu, insentif PPh final UMKM DTP sudah digunakan 119.354 UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor dimanfaatkan 9.530 wajib pajak, dan diskon angsuran PPh Pasal 25 dimanfaatkan 58.441 wajib pajak.

Insentif restitusi PPN dipercepat telah dimanfaatkan 1.924 wajib pajak dan penurunan tarif PPh badan diakses seluruh wajib pajak badan. Insentif PPN DTP rumah juga sudah dimanfaatkan 574 penjual dan insentif PPnBM DTP mobil pada 5 penjual.

Secara umum, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional Covid-19 telah mencapai Rp326,16 triliun atau 44% dari pagu Rp744,77 triliun. Pagu tersebut juga lebih tinggi dari sebelumnya senilai Rp699 triliun dalam penanganan dampak Covid-19 varian Delta.

Sri Mulyani juga memerinci realisasi dana stimulus pada bidang kesehatan mencapai Rp77,18 triliun atau 36% dari pagu Rp214,96 triliun. Anggaran itu dibelanjakan untuk diagnostic testing dan tracing Covid-19, biaya perawatan 206.270 pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta pengadaan obat dan alat pelindung diri.

Pada bidang perlindungan sosial, anggaran yang sudah diserap mencapai Rp99,33 triliun atau 53% dari pagu Rp186,64 triliun. Anggaran itu misalnya digunakan untuk program keluarga harapan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 16,1 juta KPM, bantuan sosial tunai bagi 10 juta KPM, BLT dana desa bagi 5,51 juta KPM, serta subsidi upah bagi 2,09 juta pekerja.

Untuk stimulus dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya sudah Rp48,02 triliun atau 30% dari pagu Rp162,4 triliun. Anggaran digunakan untuk bantuan produktif ultramikro kepada 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,04 juta UMKM, serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.

Untuk program prioritas, realisasinya sudah Rp50,25 triliun atau 43% dari pagu Rp117,94 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk program padat karya kementerian/lembaga bagi 928.2000 tenaga kerja, pariwisata, serta ketahanan pangan.

"Belanja program prioritas 42,46% ini nampaknya di beberapa kementerian/lembaga, mereka terus melakukan beberapa adjustment dari sisi desainnya begitu terjadi Covid-19 varian Delta," ujarnya. (rig)