Penyidik Pajak Dapat Minta Bantuan Ini ke Aparat Penegak Hukum Lain

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PP 50/2022, pemerintah kembali menegaskan ketentuan mengenai permintaan bantuan aparat penegak hukum lainnya oleh penyidik.

Sesuai dengan Pasal 61 ayat (7) PP 50/2022, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain dalam melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

“Aparat penegak hukum lain … harus memberikan bantuan sesuai dengan permintaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan,” bunyi penggalan Pasal 61 ayat (8) PP 50/2022, dikutip pada Jumat (16/12/2022).

Adapun yang dimaksud aparat penegak hukum lain adalah aparat penegak hukum Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI. Bantuan aparat penegak hukum lain itu berupa bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan/atau bantuan konsultasi dalam rangka penyidikan.

Sesuai dengan bagian penjelasan Pasal 61 ayat (7) PP 50/2022, yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah bantuan dari Kepolisian Negara RI berupa pemeriksaan laboratorium forensik, pemeriksaan identifikasi, dan/atau pemeriksaan psikologi.

Kemudian, bantuan taktis adalah bantuan dari Kepolisian Negara RI yang antara lain berupa bantuan tenaga penyidik, pengamanan, dan/atau peralatan.

Selanjutnya, bantuan upaya paksa adalah bantuan dari Kepolisian Negara RI yang antara lain berupa bantuan penangkapan dan/atau penahanan.

Sementara bantuan konsultasi adalah bantuan dari Kepolisian Negara RI dan/atau Kejaksaan RI yang antara lain berupa bantuan konsultasi penyidikan, termasuk konsultasi dan gelar perkara dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Adapun sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, wewenang penyidik sebagai berikut:

• menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
• meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
• memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
• melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
• menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
• memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
• memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
• melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;
• menghentikan penyidikan; dan/atau
• melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (kaw)