KEPABEANAN

Penyelundupan Mobil & Motor Mewah Meningkat, Ini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Desember 2019 | 18:52 WIB
Penyelundupan Mobil & Motor Mewah Meningkat, Ini Kata Sri Mulyani

Suasana konferensi pers. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Upaya penyeludupan mobil dan motor mewah meningkat pada tahun ini. Hal ini ditengarai sebagai efek adanya peningkatan pasar otomotif kelas premium.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers kegiatan penindakan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, terjadi eskalasi penindakan yang dilakukan dalam dua tahun terakhir, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Jumlah upaya penyeludupan meningkat pada tahun ini. Hal ini bukan hanya terjadi di Tanjung Priok. Mungkin sekarang permintaan sedang tinggi jadi penyeludupan menjadi naik," katanya di Kawasan Petikemas Koja, Selasa (17/12/2019).

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan mendalami penyebab utama meningkatkannya upaya penyeludupan mobil dan motor mewah tersebut. Menurutnya, penindakan DJBC pada 2018 berhasil mengamankan 127 motor mewah. Sementara, untuk mobil berhasil diamankan sebanyak 7 unit.

Jumlahnya kemudian meningkat pada tahun ini. Hingga November 2019, Otoritas kepabeanan mengamankan 2.693 motor mewah dan 86 mobil. Kasus dalam dua tahun terakhir tersebut mengalami lonjakan drastis.

Pada tahun fiskal 2016 misalnya, tidak ada penindakan atas mobil mewah ilegal dan hanya mengamankan 1.135 motor mewah yang menyalahi ketentuan kepabeanan. Pada 2017, DJBC hanya menindak 1 unit motor mewah dan tidak ada mobil ilegal yang ditemukan otoritas kepabeanan.

Baca Juga:
Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sri Mulyani menjanjikan sinergi akan terus dilakukan antara Kemenkeu dengan sejumlah pihak. Polri, TNI, Kemenhub, dan Kejaksaan Agung akan dilibatkan untuk menangkal kegiatan ilegal tersebut. Menurutnya, bukan hanya kerugian negara yang dihasilkan dari upaya penyeludupan ini. Aksi ilegal ini dinilai ikut mencederai rasa keadilan di masyarakat.

“Ini ikut mengusik rasa keadilan yang bukan hanya dari sisi kuangan negara melainkan juga keadilan sosial," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Senin, 23 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 104/2024

Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?