Ilustrasi. (DDTCNews)
MANILA, DDTCNews – Pengusaha swasta meminta Pemerintah Filipina untuk dapat memberikan izin impor vaksin Covid-19 secara langsung serta membebaskannya dari pungutan pajak.
Presiden Perusahaan Jaringan Listrik Nasional Filipina (National Grid Corp. of the Philippines/NGCP) Anthony Almeda mengatakan pemerintah perlu mengesahkan undang-undang yang mendorong sektor swasta memberikan vaksin kepada karyawan.
Menurutnya, vaksin Covid-19 menjadi faktor penting pemulihan ekonomi di Filipina. "Kita perlu segera memulai aktivitas perekonomian, tetapi kami tetap harus memastikan tidak akan ada yang terinfeksi di tempat kerja," katanya, dikutip Senin (28/12/2020).
Almeda menambahkan pejabat NGCP telah mendatangi beberapa anggota parlemen untuk meminta dukungan agar perusahaan swasta bisa mengimpor vaksin Covid-19 secara mandiri untuk karyawan dan diberikan pembebasan pajak.
Dia meyakini izin vaksinasi mandiri akan mendorong pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi. Apalagi, pengusaha terus memantau kemajuan dan peluncuran vaksin Covid-19 di negara lain. Dia ingin semua karyawan yang mencapai 5.000 orang bisa segera memperoleh vaksin.
"Untuk itu, kami mendorong rekan-rekan, baik di sektor publik maupun swasta untuk sama-sama proaktif dalam melindungi karyawan sehingga kita dapat menjaga perekonomian berjalan dengan kecepatan penuh," ujar Almeda.
Sementara itu, Ketua komisi kesehatan DPR Helen Tan mendukung seruan untuk mengizinkan perusahaan swasta mengimpor vaksin Covid-19 untuk karyawan dan membebaskannya dari pajak. Menurutnya, usulan itu akan menguntungkan masyarakat.
"Saya mendukung penuh langkah yang memungkinkan sektor swasta untuk mengimpor vaksin Covid-19 tanpa pajak. Ini tidak hanya akan berkontribusi mempercepat akses vaksin, melainkan juga terjangkau," ujarnya seperti dilansir philstar.com. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.