Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menunda rencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 1,5% kepada para pelaku e-commerce mulai 1 Agustus 2021.

Kementerian Keuangan menyatakan penundaan tersebut dilakukan karena adanya kekacauan akibat melonjaknya kasus Covid-19. Penundaan pengenaan PPh tersebut dinilai akan membantu wajib pajak pulih dari pandemi.

"Kementerian Keuangan menyampaikan penundaan pelaksanaan Surat Edaran 40 tentang perpajakan untuk lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak," kata Kemenkeu dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (1/8/2021).

Keputusan diambil setelah Menteri Keuangan Ho Duc Phuc bertemu Majelis Nasional. Dalam pertemuan itu, Ho Duc Phuc mengajukan proposal untuk membantu masyarakat selama pandemi, termasuk dengan memberikan keringanan pajak dan bantuan sosial.

Melalui Surat Edaran Nomor 40 yang terbit pada 1 Juni 2021, perusahaan seperti Shopee dan Lazada seharusnya sudah dapat langsung memotong pajak bagi pedagang di platform setiap kali penjualan dilakukan.

Menurut pemerintah, pengenaan pajak pada pelaku e-commerce akan membuat rezim perpajakan lebih adil bagi penjual konvensional karena selama ini harus membayar pajak yang tidak dibayarkan penjual online.

Selain itu, pengenaan pajak kepada penjual di platform e-commerce juga akan membantu mencegah penjualan barang selundupan dan barang palsu. Jika tidak ada keputusan lanjutan, pengenaan PPh ditunda hingga 1 Januari 2022.

Sementara itu, Tiki sebagai pasar e-commerce terbesar di Vietnam menyatakan sedang menunggu otoritas untuk memerinci langkah-langkah yang harus diambil, waktu implementasi, serta dokumen spesifik tentang metode penghitungan, formulir pernyataan pajak, dan akuntansi.

"Platform e-commerce juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja, membimbing, dan mencapai kesepakatan dengan mitra merek dan penjual," sebut Tiki dalam keterangan resmi seperti dilansir asia.nikkei.com. (rig)