Pengamat: Hak Wajib Pajak Perlu Diperhatikan dalam Reformasi Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Berita pajak pagi ini, Jumat (23/2) masih berkaitan dengan reformasi pajak yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Pakar pajak menilai pemerintah harus memperhatikan hak-hak wajib pajak dalam melaksanakan reformasi perpajakan di Indonesia.

Pengamat Pajak DDTC Darussalam mengatakan suara wajib pajak dalam reformasi pajak perlu diperhatikan, terutama dengan adanya semangat menciptakan kepatuhan yang berdasarkan kepatuhan kesukarelaan (voluntary compliance) serta adanya paradigma kepatuhan kooperatif (cooperative compliance).

Intinya, reformasi pajak harus mendengarkan suara wajib pajak yang mempunyai peran penting dalam sistem perpajakan yang dianut, yaitu sebagai pihak yang menghitung dan menyetor kewajiban pajaknya sendiri maupun memungut dan menyetor kewajiban pajak orang lain.

Paket perubahan undang-undang perpajakan yang terdiri atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pengadilan Pajak akan menjadi modal awal kerangka reformasi pajak Indonesia untuk memecahkan berbagai isu.

Darussalam menegaskan komitmen tegas antara pemerintah dengan DPR untuk segera membahas berbagai perundang-undangan perpajakan itu membutuhkan komitmen yang tegas.

Berita selanjutnya berkenaan dengan pajak dan makro ekonomi yang berdampak pada Indonesia. Berikut ringkasannya:

• 2018 Jadi Tahun Optimasi Aturan Pajak

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan tahun 2018 menjadi momentum bagi otoritas pajak untuk membuktikan berbagai kebijakan yang terbit pada akhir tahun lalu memiliki implikasi positif terhadap penerimaan pajak. Seperti halnya pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2017 yang mengatur pengenaan PPh terhadap harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. PP 36/2017 menjadi salah satu senjata untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2018. Kemudian aturan lain yang terbit belakangan ini dan juga menjadi harapan otoritas pajak, meliputi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165/2017 tentang pengampunan pajak, UU 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perdirjen Pajak 04/2018 turunan dari UU 9/2017.

• Laju Ekonomi 2018 bergantung Konsumsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa optimis daya beli konsumen tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Indikator semakin pulihnya daya beli sudah terlihat sejak awal tahun dari realisasi pajak per Januari 2018. Realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per Januari 2018 mencapai Rp32,3 triliun atau naik 9,4% dibandingkan periode sama tahun 2017. Menurutnya hal itu didorong oleh konsumsi masyarakat. Selama ini konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 56% terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibat lemahnya konsumsi, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

• Sinyal The Fed Makin Kuat

Para pejabat Bank Sentral (The Fed) Amerika Serikat (AS) kompak meyakini ekonomi AS telah memiliki fundamental dan momentum yang kuat. Hal ini makin memperkuat perkiraan bahwa The Fed akan segera menaikkan suku bunganya salam waktu dekat. Dalam laporan resmi The Fed menyebutkan para Anggota Dewan Gubernur The Fed semakin optimis untuk mencapai target inflasi 2% pada tahun 2018. Anggota Dewan itu akan mengantisipasi tingkat pertumbuhan ekonomi 2018 akan melampaui perkiraan. Di sisi lain kondisi pasar tenaga kerja juga telah menunjukkan penguatan yang sangat berarti, bahkan optimisme itu juga timbul terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sehingga pengetatan kebijakan moneter bertahap secara lebih lanjut bakal segera dieksekusi.