Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak Korea Selatan menolak gugatan dari ahli waris harta pendiri Hanjin Group, Cho Choong Hoon, atas ketetapan pajak warisan yang dikenakan atas keluarga tersebut.

Lima anak Cho merasa keberatan atas ketetapan pajak warisan dari National Tax Service (NTS) yang dinilai terlalu tinggi. NTS meminta ahli waris harta Cho membayar pajak warisan tambahan senilai US$77,2 juta atau setara dengan Rp1,08 triliun pada 2018.

"Pajak warisan tambahan tersebut timbul akibat adanya temuan aset milik Cho di luar negeri yang selama ini tidak dideklarasikan dan disimpan di Swiss," tulis yna.co.kr dalam pemberitaannya, dikutip Rabu (20/1/2021).

Anak-anak Cho pun lantas menggugat ketetapan pajak warisan dari NTS lantaran kelima ahli waris merasa tidak pernah mengetahui keberadaan aset luar negeri yang disimpan oleh bapaknya pada rekening bank di Swiss.

Kelima ahli waris harta Cho mengaku baru mengetahui keberadaan aset luar negeri tersebut pada tahun 2016, atau 14 tahun sejak meninggalnya Cho pada tahun 2002.

Namun demikian, pengadilan pajak menolak gugatan yang diajukan oleh keluarga Cho tersebut lantaran pengadilan pajak berpandangan ahli waris justru sepenuhnya mengetahui eksistensi aset-aset tersebut.

Pengadilan pajak pun menyimpulkan ahli waris secara sengaja tidak melaporkan aset-aset tersebut dengan niat untuk mengurangi nominal pajak warisan yang terutang.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Korea Selatan, ahli waris diwajibkan untuk membayar pajak warisan hingga 10 tahun sejak pewaris meninggal. Namun, periode tersebut bisa diperpanjang hingga 15 tahun bila ditemukan adanya praktik pengelakan pajak oleh ahli waris.

Untuk diketahui, Hanjin Group merupakan grup korporasi terbesar ke-14 di Korea Selatan. Beberapa entitas bisnis yang berada di bawah naungan Hanjin Group antara lain Korea Air Co., Hanjin Transportation Co., Korea Airport Service Co., dan Jin Air Co. (rig)