Penerimaan US$700 Juta dari Pajak Transaksi Elektronik

JAKARTA, DDTCNews – Zimbabwe berharap mendapat peningkatan penerimaan sekitar US$700 juta (sekitar Rp10,6 triliun) per tahun dari pajak baru pada transaksi uang secara elektronik. Pajak itu telah memicu kepanikan masyarakat untuk membeli barang.

Tambahan penerimaan itu, menurut Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi George Guvamatanga, akan masuk dalam target pendapatan Zimbabwe pada tahun fiskal 2018 senilai US$5,7 miliar dan tahun fiskal 2019 senilai US$6,4 miliar.

Menurutnya, pengenaan pajak 2 sen dari setiap dolar yang ditransaksikan digunakan untuk mendorong perluasan basis pajak. Pengenaan pajak yang berubah dari sebelumnya 5 sen per transaksi menjadi bagian dari serangkaian upaya stabilisasi perekonomian.

“Meskipun ini pil pahit yang harus ditelan, kita harus menerima prinsip bahwa semua orang termasuk sektor informal kita tetap penting untuk berkontribusi pada pajak,” ujar Guvamatanga.

Seperti diketahui, negara ini belum memiliki mata uang sendiri karena menghapus dolar Zimbabwe pada 2009 untuk mengakhiri hiperinflasi. Hal ini pada gilirannya membuat beberapa mata uang seperti dolar AS, euro, dan rand sebagai alat pembayaran yang sah, selain mata uang kuasi yang disebut surat obligasi (bond notes).

Nilai bond notes – yang diperkenalkan dua tahun lalu dan seharusnya bernilai sama dengan greenback – telah merosot sejak pajak baru diumumkan. Penduduk setempat panik dengan membeli barang saat bond notes masih bernilai.

Mayoritas transaksi di negara ini bersifat elektronik. Toko-toko mengenakan perbedaan harga terhadap penjualan produk, tergantung pada alat transaksi pelanggan. Perbedaan harga berlaku untuk penggunaan dolar, surat obligasi, atau pembayaran secara elektronik.

Melansir iol.co.za, Ekonom independent di Harare John Robertson mengatakan pajak baru itu meningkatkan biaya bagi perusahaan yang pada gilirannya akan dilimpahkan pada konsumen. Menurutnya, banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi operasi, bahkan menutupnya, karena daya beli masyarakat terpukul. (kaw)