KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Belum Optimal, Begini Alasannya

Dian Kurniati | Selasa, 01 Maret 2022 | 11:30 WIB
Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Belum Optimal, Begini Alasannya

Ilustrasi.

KEPULAUAN MERANTI, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau mencatat potensi penerimaan pajak dari industri sarang burung walet mencapai Rp13 miliar per tahun.

Meski memiliki potensi yang besar, Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah BPPRD Kepulauan Meranti Rio Hilmi mengatakan hanya sekitar 20% dari potensi tersebut yang tergarap setiap tahun. Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan upaya pengumpulan pajak sarang burung walet belum optimal.

"Hingga saat ini pajak walet belum tercapai. Banyak kendala yang dihadapi, salah satunya banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban membayar pajak sarang burung walet ini," katanya, dikutip Selasa (1/3/2022).

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Rio mengatakan pajak walet menjadi salah satu jenis pajak daerah yang paling strategis di Kepulauan Meranti. Namun, sejumlah kendala menyebabkan penerimaan pajak dari sektor tersebut tidak pernah mencapai target.

Selain rendahnya pemahaman masyarakat, pengumpulan pajak sarang burung walet juga terkendala sistem pemungutan pajak self assessment. Menurutnya, sering terjadi ketidakcocokan antara data sarang burung walet yang dipanen dan pajak yang disetorkan.

Rio menjelaskan Pemkab Kepulauan Meranti menetapkan tarif pajak sarang burung walet sebesar 7,5% dari nilai penjualan. Langkah sosialisasi juga digencarkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak tersebut.

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Menurutnya, masyarakat memiliki keharusan untuk patuh membayar pajak, termasuk pajak daerah. Dia pun meyakinkan pajak yang terkumpul akan dibelanjakan untuk kemakmuran masyarakat seperti peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan.

Pada wajib pajak yang bandel, Rio menyebut BPPRD akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memberikan sanksi.

"Sambil melakukan sosialisasi, pelan-pelan kami berkoordinasi dengan Satpol PP dan pengacara negara agar bisa bersinergi. Karena jika sampai pada penertiban dan penyegelan, tak sampai wewenang kami," ujarnya dilansir halloriau.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?