Penerimaan Bea Cukai Tumbuh 37,2%, Menkeu: Bertahan Sejak Tahun Lalu

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp167,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan 37,2% (year on year/yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi itu setara dengan 56,1% dari target yang telah direvisi sejumlah Rp299 triliun. Menurutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencatatkan pertumbuhan yang konsisten sejak tahun lalu.

"Ini kenaikan yang cukup bertahan dari kepabeanan dan cukai," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Kamis (28/7/2022).

Sri Mulyani mengatakan kinerja penerimaan positif terjadi pada seluruh komponen kepabeanan dan cukai. Menurutnya, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan 37,2% karena dipengaruhi sejumlah faktor.

Khusus pada cukai hasil tembakau, realisasinya senilai Rp118 triliun atau tumbuh 33,3% yang salah satunya dipengaruhi implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai. Meski demikian, realisasinya secara bulanan pada Juni 2022 tercatat hanya senilai Rp14,4 triliun atau turun 14,4% dari tahun lalu Rp16,1 triliun karena terjadi penurunan produksi pada April 2022 untuk mengantisipasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.

Dampak penurunan produksi baru terasa pada Juni 2022 karena perusahaan rokok memiliki fasilitas penundaan pelunasan cukai selama 2 bulan terhitung sejak tanggal pemesanan pita cukai.

Sementara pada bea masuk, realisasi penerimaannya senilai Rp23,12 triliun atau tumbuh 30,49%. Pertumbuhan itu dipengaruhi membaiknya kinerja ekonomi nasional, terutama pada sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.

Adapun pada bea keluar, penerimaannya pada semester I/2022 senilai Rp23,03 triliun atau tumbuh 74,93%. Menurut Sri Mulyani, realisasi bea keluar yang tinggi tersebut kembali didorong oleh peningkatan volume ekspor dan harga komoditas, terutama produk tembaga serta kelapa sawit mentah (crude palm oil) dan turunannya.

"Ini memberikan kontribusi terhadap lonjakan penerimaan di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei yang waktu itu kita mengalami kebijakan untuk menahan ekspor CPO," ujarnya. (sap)