KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pencairan Gaji ke-13 Belum 100 Persen, Begini Penjelasan Kemenkeu

Dian Kurniati | Sabtu, 29 Juni 2024 | 09:00 WIB
Pencairan Gaji ke-13 Belum 100 Persen, Begini Penjelasan Kemenkeu

Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh melayani warga pada hari pertama masuk kerja di Banda Aceh, Aceh, Jumat (21/6/2024). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara dan pensiunan hingga 27 Juni 2024 belum mencapai 100%.

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengatakan realisasi pembayaran gaji ke-13 secara total telah terealisasi Rp34 triliun atau sekitar 67% dari pagu Rp50,8 triliun. Pembayaran ASN di pemerintah pusat telah mencapai 100%, tetapi untuk ASN daerah baru sekitar 80%.

Baca Juga:
Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

"Ini mungkin akan dibayarkan dalam waktu dekat karena sebetulnya anggarannya telah disiapkan di dalam dana alokasi umum," katanya, dikutip pada Sabtu (29/6/2024).

Astera mengatakan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 telah ditransfer kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi umum (DAU). Menurutnya, kendala dalam pembayaran gaji ke-13 kepada ASN daerah hanya soal administrasi di daerah masing-masing.

Pada ASN daerah, gaji ke-13 telah dibayarkan kepada sekitar 2,6 juta pegawai atau sekitar 80%. Namun berdasarkan jumlah pemdanya, angkanya baru sekitar 400 pemda atau 75%.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Pada pemerintah pusat, pembayaran gaji ke-13 sudah mencapai Rp9,5 triliun atau 100%. Pembayaran gaji ke-13 ini dilaksanakan kepada 1,9 ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri melalui 9.579 satker.

Adapun pada pensiunan, pembayaran gaji ke-13 telah terealisasi Rp11,34 triliun atau 99,3%

"Kenapa ini belum 100%? Karena ada yang pensiunan yang sudah meninggal dan ahli waris yang belum memenuhi persyaratan administrasi," ujarnya.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

PP 14/2024 mengatur komponen gaji THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Pada instansi pemerintah daerah, dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Khusus guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, gaji ke-13 dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Adapun kepada pensiunan, komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?