KEBIJAKAN FISKAL

Pemulihan Ekonomi, Stimulus Fiskal Dinilai Masih Perlu Ditambah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 Juni 2020 | 17:26 WIB
Pemulihan Ekonomi, Stimulus Fiskal Dinilai Masih Perlu Ditambah

M. Chatib Basri. (foto: Universitas Indonesia)

JAKARTA, DDTCNews—Seiring dengan berjalannya kenormalan baru, pemerintah dinilai perlu segera mempersiapkan tambahan stimulus fiskal untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Ekonom Chatib Basri mengatakan tantangan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berlaku tahun ini, tetapi juga pada kuartal I/2021 jika stimulus fiskal dan moneter tidak dilanjutkan pemerintah.

"Untuk korporasi dan UMKM, mereka akan menghadapi tantangan membayar kewajiban kredit yang sepanjang tahun ini diberikan relaksasi dan stimulus," katanya dalam webinar, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Oleh karena itu, Chatib menilai perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk mengantisipasi terciptanya potensi kenaikan kredit macet pelaku usaha. Di samping itu, kebijakan fiskal lanjutan ini juga diperlukan untuk menggenjot permintaan dalam negeri.

Menurutnya, upaya meningkatkan permintaan bisa dilakukan dengan memperluas bantuan tunai kepada kelompok terdampak Covid-19 seperti kelompok warga berpendapatan rendah yang sebelumnya tidak masuk kriteria penerima insentif.

"Jadi, perlu adanya perluasan bantuan sosial bukan hanya kepada kelompok miskin tetapi juga untuk lower middle income," ujarnya.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Menurut Chatib, menaikkan daya beli atau permintaan juga penting dalam proses pemulihan ekonomi. Bila hanya terpaku dari sisi pelaku usaha, dikhawatirkan produksi pelaku usaha justru tidak terserap.

"Persoalan daya beli terjadi di China yang sekarang sudah normal produksinya, tetapi tidak diimbangi dengan permintaan yang naik karena tingkat konsumsi rumah tangga yang masih rendah," tutur Chatib. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi