POLANDIA

Pemulihan Ekonomi, Empat Negara Ini Deklarasikan Kerja Sama Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 September 2020 | 10:23 WIB
Pemulihan Ekonomi, Empat Negara Ini Deklarasikan Kerja Sama Perpajakan

Ilustrasi. (DDTCNews)

WARSAWA, DDTCNews—Negara anggota Uni Eropa blok Timur yakni Republik Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia sepakat memperkuat kerja sama perpajakan demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Empat menteri keuangan di Eropa Timur yang tergabung dalam Visegrad Group (V4) itu sepakat bekerja sama dan berkolaborasi terkait dengan kebijakan perpajakan ekonomi digital, pemberantasan penggelapan pajak dan praktik pencucian uang.

"Negara V4 berbagi tujuan yang sama dalam memerangi penipuan pajak dan melaksanakan kebijakan terkait perubahan iklim dengan adil," kata Menteri Keuangan Hungaria Mihaly Varga dikutip Senin (14/9/2020).

Baca Juga:
Temukan Kasus Pemalsuan Identitas, Otoritas Pajak Ini Lakukan Audit

Varga menyatakan V4 dibentuk sebagai saluran kepentingan negara kawasan Timur di Uni Eropa. Dia menyebutkan agenda prioritas V4 sedikit berbeda dengan negara Eropa Barat, terutama terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemimpin negara V4 dengan tegas mendambakan adanya peningkatan hukum Uni Eropa untuk memerangi praktik pencucian uang yang menggerus kapasitas anggaran negara dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, V4 juga berharap seluruh negara anggota mempunyai instrumen yang sama dalam memajaki perusahaan multinasional. V4 juga berharap pendanaan anggaran Uni Eropa yang baru tidak membuat beban fiskal negara-negara anggota membesar.

Baca Juga:
Bertambah, PERTAPSI Teken MoU dengan 7 Instansi

Sementara itu, Menteri Keuangan Polandia Tadeusz Kokirislci menegaskan tidak sepakat dengan cara Uni Eropa dalam pengelolaan dana stimulus ekonomi senilai €750 miliar atau setara dengan Rp13.267 triliun.

Polandia dan Republik Ceko menentang perluasan kebijakan perdagangan karbon ke sektor maritim dan penerbangan yang diprediksi Komisi Eropa memberikan tambahan penerimaan senilai €10 miliar per tahun.

"Kombinasi pertentangan negara anggota dan terjadinya kebuntuan antara Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa atas sumber penerimaan mandiri baru telah mengancam pendanaan untuk paket pemulihan ekonomi," terangnya.

Baca Juga:
Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Seperti dilansir Tax Notes International, anggota Uni Eropa sisi Timur telah memperkuat kerja sama perpajakan dalam beberapa bulan terakhir.

Kerja sama fiskal juga melibatkan negara bukan anggota Uni Eropa seperti yang dilakukan Polandia yang menjalin kesepakatan dengan Ukraina untuk memerangi penipuan pajak. Kerja sama dilakukan dengan berbagi informasi dan kolaborasi secara digital. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra