POLANDIA

Pemulihan Ekonomi, Empat Negara Ini Deklarasikan Kerja Sama Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 September 2020 | 10:23 WIB
Pemulihan Ekonomi, Empat Negara Ini Deklarasikan Kerja Sama Perpajakan

Ilustrasi. (DDTCNews)

WARSAWA, DDTCNews—Negara anggota Uni Eropa blok Timur yakni Republik Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia sepakat memperkuat kerja sama perpajakan demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Empat menteri keuangan di Eropa Timur yang tergabung dalam Visegrad Group (V4) itu sepakat bekerja sama dan berkolaborasi terkait dengan kebijakan perpajakan ekonomi digital, pemberantasan penggelapan pajak dan praktik pencucian uang.

"Negara V4 berbagi tujuan yang sama dalam memerangi penipuan pajak dan melaksanakan kebijakan terkait perubahan iklim dengan adil," kata Menteri Keuangan Hungaria Mihaly Varga dikutip Senin (14/9/2020).

Baca Juga:
DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

Varga menyatakan V4 dibentuk sebagai saluran kepentingan negara kawasan Timur di Uni Eropa. Dia menyebutkan agenda prioritas V4 sedikit berbeda dengan negara Eropa Barat, terutama terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemimpin negara V4 dengan tegas mendambakan adanya peningkatan hukum Uni Eropa untuk memerangi praktik pencucian uang yang menggerus kapasitas anggaran negara dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, V4 juga berharap seluruh negara anggota mempunyai instrumen yang sama dalam memajaki perusahaan multinasional. V4 juga berharap pendanaan anggaran Uni Eropa yang baru tidak membuat beban fiskal negara-negara anggota membesar.

Baca Juga:
Apa Itu Money Laundering?

Sementara itu, Menteri Keuangan Polandia Tadeusz Kokirislci menegaskan tidak sepakat dengan cara Uni Eropa dalam pengelolaan dana stimulus ekonomi senilai €750 miliar atau setara dengan Rp13.267 triliun.

Polandia dan Republik Ceko menentang perluasan kebijakan perdagangan karbon ke sektor maritim dan penerbangan yang diprediksi Komisi Eropa memberikan tambahan penerimaan senilai €10 miliar per tahun.

"Kombinasi pertentangan negara anggota dan terjadinya kebuntuan antara Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa atas sumber penerimaan mandiri baru telah mengancam pendanaan untuk paket pemulihan ekonomi," terangnya.

Baca Juga:
Konsensus Pilar 1 Tak Kunjung Tercapai, Italia Usulkan DST se-Eropa

Seperti dilansir Tax Notes International, anggota Uni Eropa sisi Timur telah memperkuat kerja sama perpajakan dalam beberapa bulan terakhir.

Kerja sama fiskal juga melibatkan negara bukan anggota Uni Eropa seperti yang dilakukan Polandia yang menjalin kesepakatan dengan Ukraina untuk memerangi penipuan pajak. Kerja sama dilakukan dengan berbagi informasi dan kolaborasi secara digital. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN