VIETNAM

Pemotongan Tarif PPN di Vietnam Diperpanjang hingga Juni 2025

Dian Kurniati | Sabtu, 07 Desember 2024 | 09:30 WIB
Pemotongan Tarif PPN di Vietnam Diperpanjang hingga Juni 2025

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Majelis Nasional Vietnam resmi menyetujui perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Juni 2025.

Perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN semestinya berakhir pada Desember 2024. Namun berdasarkan usulan Kementerian Keuangan, Majelis Nasional akhirnya menyetujui periode insentif tersebut diperpanjang.

"Barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama 6 bulan ke depan," bunyi persetujuan Majelis Nasional, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu. Namun, pemotongan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, sekuritas, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu mendorong kegiatan konsumsi dan produksi.

Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN bertujuan menjaga kinerja kinerja perekonomian pada tahun depan. Pemotongan tarif pajak dinilai akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dan ekonomi.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Kemenkeu memperkirakan pemotongan tarif PPN ini akan menyebabkan hilangnya penerimaan negara sekitar VND26,1 triliun atau Rp16,33 triliun pada semester I/2025. Meski demikian, peningkatan kegiatan produksi juga akan menjadi sumber penerimaan baru bagi negara.

Dilansir vietnamnews.vn, pemotongan tarif PPN telah diberikan sejak 2022 untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai VND51,4 triliun, yang dinilai mampu membantu mendorong konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa pada saat itu meningkat sebesar 19,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?