CHINA

Pemotongan Pajak Bisa Capai 1% PDB

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Oktober 2018 | 11:21 WIB
Pemotongan Pajak Bisa Capai 1% PDB

Ilustrasi. 

BEIJING, DDTCNews – Bank sentral China melihat pemotongan pajak tahun depan bisa setara, bahkan melampaui 1% terhadap produk domestik bruto. Ini menjadi dampak dari komitmen pemerintah untuk menggunakan kebijakan fiskal yang proaktif.

Penasihat Kebijakan People's Bank of China (PBOC) Ma Jun mengatakan pemotongan pajak tahun depan diprediksi mencapai lebih dari 827 miliar yuan atau 1% dari produk domestik bruto (PDB). Masih tingginya tensi perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) berpengaruh.

“Kebijakan ini bisa meningkatkan konsumsi. Kontribusi perdagangan internasional terhadap PDB kemungkinan akan turun lebih jauh pada kuartal mendatang, mengingat perang dagang dengan AS masih terus berlangsung,” katanya di Beijing, seperti dilansir dari The Economic Times, Selasa (23/10/2018).

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan rancangan aturan baru untuk pengurangan pajak sebagai bagian dari perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak (WP) orang pribadi.

Beleid ini memasukkan pemotongan pajak sebesar 1.000 yuan per bulan untuk setiap pembayaran bunga pada hipotek residensial. Selain itu, ada pemotongan antara 800 yuan hingga 1.200 yuan per bulan untuk pembayaran sewa.

Lebih lanjut, rancangan perubahan UU PPh orang pribadi pun mengusulkan pemotongan hingga 12.000 yuan per tahun untuk pendidikan anak-anak, serta 60.000 yuan per tahun untuk biaya pengobatan.

Baca Juga:
Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Negara Ini Kaji Pengenaan Cukai Garam

Ma Jun tampak berupaya mengatasi kekhawatiran tentang keengganan bank untuk memberi pinjaman kepada perusahaan swasta. Regulator dianggap akan mendorong perbankan untuk tidak diskriminatif dan bisa menyediakan dana jaminan dalam rangka mendukung ekspansi swasta.

Di samping itu, dia berharap ketegangan perang dagangan antara China dan AS segera mereda. “AS tampaknya lebih bersedia untuk memulai kembali perundingan dagang dengan China,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 09:30 WIB PMK 168/2023

Ingat! PPh Pasal 21 Desember Dipotong Tidak Pakai Tarif Efektif

Kamis, 12 Desember 2024 | 18:15 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN dan PPnBM Tumbuh 5,98 Persen hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci