CHINA

Pemotongan Pajak Bisa Capai 1% PDB

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Oktober 2018 | 11:21 WIB
Pemotongan Pajak Bisa Capai 1% PDB

Ilustrasi. 

BEIJING, DDTCNews – Bank sentral China melihat pemotongan pajak tahun depan bisa setara, bahkan melampaui 1% terhadap produk domestik bruto. Ini menjadi dampak dari komitmen pemerintah untuk menggunakan kebijakan fiskal yang proaktif.

Penasihat Kebijakan People's Bank of China (PBOC) Ma Jun mengatakan pemotongan pajak tahun depan diprediksi mencapai lebih dari 827 miliar yuan atau 1% dari produk domestik bruto (PDB). Masih tingginya tensi perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) berpengaruh.

“Kebijakan ini bisa meningkatkan konsumsi. Kontribusi perdagangan internasional terhadap PDB kemungkinan akan turun lebih jauh pada kuartal mendatang, mengingat perang dagang dengan AS masih terus berlangsung,” katanya di Beijing, seperti dilansir dari The Economic Times, Selasa (23/10/2018).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan rancangan aturan baru untuk pengurangan pajak sebagai bagian dari perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak (WP) orang pribadi.

Beleid ini memasukkan pemotongan pajak sebesar 1.000 yuan per bulan untuk setiap pembayaran bunga pada hipotek residensial. Selain itu, ada pemotongan antara 800 yuan hingga 1.200 yuan per bulan untuk pembayaran sewa.

Lebih lanjut, rancangan perubahan UU PPh orang pribadi pun mengusulkan pemotongan hingga 12.000 yuan per tahun untuk pendidikan anak-anak, serta 60.000 yuan per tahun untuk biaya pengobatan.

Baca Juga:
Ketentuan Bea Masuk Antidumping Ubin Keramik China, Download di Sini

Ma Jun tampak berupaya mengatasi kekhawatiran tentang keengganan bank untuk memberi pinjaman kepada perusahaan swasta. Regulator dianggap akan mendorong perbankan untuk tidak diskriminatif dan bisa menyediakan dana jaminan dalam rangka mendukung ekspansi swasta.

Di samping itu, dia berharap ketegangan perang dagangan antara China dan AS segera mereda. “AS tampaknya lebih bersedia untuk memulai kembali perundingan dagang dengan China,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN