KOTA SUKABUMI

Pemkot Sukabumi Tetapkan Tarif Pajak Daerah Terbaru, Sesuai UU HKPD

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 Agustus 2024 | 12:00 WIB
Pemkot Sukabumi Tetapkan Tarif Pajak Daerah Terbaru, Sesuai UU HKPD

Ilustrasi.

SUKABUMI, DDTCNews – Pemkot Sukabumi memperbarui peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah. Pembaruan peraturan tersebut dilakukan dengan mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi 4/2023.

Perda yang berlaku mulai 27 Desember 2023 itu dirilis untuk menyesuaikan dengan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melalui perda tersebut, pemkot mengatur tarif atas 7 jenis pajak daerah.

“Dengan diberlakukannya UU HKPD, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi memori penjelasan Perda Kota Sukabumi 4/2023, dikutip pada Jumat (23/8/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Pertama, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan 0,4%. Selain itu, untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak dikenakan tarif PBB-P2 sebesar 0,3%. Tarif khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak ini merupakan ketentuan baru.

Tarif PBB-P2 itu lebih tinggi ketimbang yang diatur pada perda sebelumnya, Perda Kota Sukabumi 10/2012 tentang PBB-P2. Berdasarkan Perda 10/2012, tarif PBB-P2 ditetapkan 0,1% untuk NJOP di bawah Rp1 miliar dan 0,2% untuk NJOP Rp1 miliar ke atas.

Kedua, tarif bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) ditetapkan 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) ditetapkan 10%.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Namun, terdapat da tarif khusus yang dikenakan untuk jasa hiburan tertentu dan konsumsi tenaga listrik tertentu. Berikut perinciannya:

  • jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa = 50%
  • jasa hiburan pada karaoke = 40%
  • konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = 3%
  • konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri = 1,5%

Keempat, tarif pajak reklame ditetapkan 25%. Kelima, tarif pajak air tanah (PAT) 20%. Keenam, tarif opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan 66% dari PKB terutang. Ketujuh, tarif opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ditetapkan 66% dari BBNKB terutang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?