PEMILU 2024

Pemilu Dituding Rentan Intervensi, Jokowi: Diintervensi dari Mana?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 November 2023 | 09:45 WIB
Pemilu Dituding Rentan Intervensi, Jokowi: Diintervensi dari Mana?

Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan tentang prosesi pemilu 2024 yang rentan diintervensi. Menurutnya, celah intervensi terhadap pemilihan umum sangat kecil karena pada seluruh tahapannya diawasi secara berlapis oleh saksi-saksi dari setiap partai politik hingga aparat.

Kendati begitu, Jokowi juga mengingatkan semua pihak untuk tidak coba-coba mengintervensi pemilu. Menurutnya, upaya intervensi nyaris mustahil karena pengawasannya ketat.

"Diintervensi dari mana? Setiap TPS ada saksi partai-partai, belum juga aparat di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini sangat terbuka, bisa diawasi siapa saja, oleh masyarakat, media, dan lain-lain," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Baca Juga:
Kanal Pakpol DDTCNews Ditutup: 576 Konten Telah Diakses 1,78 Juta Kali

Secara khusus Jokowi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memastikan pengawasan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik. Apalagi, anggaran penyelenggaraan pemilu dinaikkan 200%.

Sebagai informasi, dana pemilu 2024 menyentuh Rp76 triliun. Dana ini dipakai untuk seluruh prosesi pemilu, termasuk kampanye. Anggaran pemilu sendiri akan dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian/lembaga.

"Saya tadi bisik-bisik ke Pak Ketua DKPP, karena tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Harus berani mengontrol, tegas, mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan," kata Jokowi.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi juga menyinggung tentang berjalannya pemilu damai. Beberapa waktu lalu Jokowi sempat mengajak ketiga kandidat calon presiden (capres) menyantap makan siang bersama di Istana Merdeka. Dia berpesan agar masing-masing capres menggaungkan proses dempkrasi yang damai.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar. Hanya saja, ujarnya, jangan sampai elit politik di level atas adem ayem tetapi malah di akar rumput yang ribut-ribut.

"Ini yang harus kita jaga bersama," kata Jokowi.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan