PEMILU 2024

Pemilu Dituding Rentan Intervensi, Jokowi: Diintervensi dari Mana?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 November 2023 | 09:45 WIB
Pemilu Dituding Rentan Intervensi, Jokowi: Diintervensi dari Mana?

Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan tentang prosesi pemilu 2024 yang rentan diintervensi. Menurutnya, celah intervensi terhadap pemilihan umum sangat kecil karena pada seluruh tahapannya diawasi secara berlapis oleh saksi-saksi dari setiap partai politik hingga aparat.

Kendati begitu, Jokowi juga mengingatkan semua pihak untuk tidak coba-coba mengintervensi pemilu. Menurutnya, upaya intervensi nyaris mustahil karena pengawasannya ketat.

"Diintervensi dari mana? Setiap TPS ada saksi partai-partai, belum juga aparat di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini sangat terbuka, bisa diawasi siapa saja, oleh masyarakat, media, dan lain-lain," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Secara khusus Jokowi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memastikan pengawasan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik. Apalagi, anggaran penyelenggaraan pemilu dinaikkan 200%.

Sebagai informasi, dana pemilu 2024 menyentuh Rp76 triliun. Dana ini dipakai untuk seluruh prosesi pemilu, termasuk kampanye. Anggaran pemilu sendiri akan dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian/lembaga.

"Saya tadi bisik-bisik ke Pak Ketua DKPP, karena tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Harus berani mengontrol, tegas, mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan," kata Jokowi.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Jokowi juga menyinggung tentang berjalannya pemilu damai. Beberapa waktu lalu Jokowi sempat mengajak ketiga kandidat calon presiden (capres) menyantap makan siang bersama di Istana Merdeka. Dia berpesan agar masing-masing capres menggaungkan proses dempkrasi yang damai.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar. Hanya saja, ujarnya, jangan sampai elit politik di level atas adem ayem tetapi malah di akar rumput yang ribut-ribut.

"Ini yang harus kita jaga bersama," kata Jokowi.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja