Pemerintah Usulkan 5 Program PEN Rp26,94 Triliun, Apa Saja?

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah telah membuat 5 usulan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk tahun depan yang belum tertuang dalam UU APBN 2021.

Sri Mulyani mengatakan DPR sebetulnya telah mengizinkan pemerintah merombak program pada APBN 2021 melalui skema realokasi anggaran. Dia pun tengah mengkaji beberapa program PEN 2020 agar dapat berlanjut hingga 2021.

"Kami melihat program PEN 2020 ke 2021 yang belum ditampung, dan diperkirakan masih ada berbagai modifikasi program PEN 2021. Karena seperti 2020, kami akan terus melakukan secara fleksibel dan adaptif," katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komite IV DPD, Senin (9/11/2020).

Sri Mulyani mengatakan 5 usulan program yang dilanjutkan hingga 2021 itu senilai total Rp26,94 triliun. Pertama, bantuan kuota Internet pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama.

Pemerintah berencana melanjutkan program tersebut hingga Juni 2021, dengan anggaran Rp11,42 triliun. Menurutnya, pemanfaatan Internet masih dibutuhkan karena perkiraan pengajaran tatap muka belum berjalan normal pada 2021.

Kedua, diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dan industri kecil selama 6 bulan hingga Juni 2021. Kebijakan itu mempertimbangkan masyarakat miskin dan industri kecil yang diperkirakan masih terdampak pandemi Covid-19.

Rumah tangga dengan listrik 450 VA akan memperoleh diskon 50%, rumah tangga 900 VA didiskon 20%, serta industri kecil 450 VA didiskon 50%. Kebutuhan anggaran untuk program itu Rp3,78 triliun.

Ketiga, pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik bagi pelaku usaha selama 3 bulan dengan anggaran Rp850 miliar. Menurut Sri Mulyani, pelaku bisnis dan industri masih akan terdampak pandemi pada kuartal I/2021, sehingga memerlukan stimulus untuk bisa bangkit kembali.

Keempat, insentif tenaga kerja yaitu insentif penanganan pasien Covid-19 serta insentif vaksinasi dan alat pelindung diri. Insentif penanganan pasien Covid-19 direncanakan hanya 50% dari besaran insentif tahun ini, diberikan selama 3 bulan dengan kebutuhan anggaran Rp2,38 triliun.

Sementara insentif program vaksinasi dan APD akan dijalankan selama 12 bulan atau sepanjang 2021, dengan kebutuhan anggaran Rp4 triliun. Usulan ini dengan asumsi program vaksinasi tenaga medis dapat terlaksana sepenuhnya pada awal kuartal II/2020.

Dengan pertimbangan itu, pada kuartal I/2021 para tenaga kesehatan masih memerlukan insentif, sedangkan biaya perawatan masih dibutuhkan hingga kuartal II/2020. Pasalnya, program vaksinasi pada awal 2021 masih dilakukan secara terbatas.

Terakhir, biaya perawatan pasien Covid-19 selama 6 bulan kebutuhan anggaran Rp4,52 triliun. Pertimbangannya sama seperti usulan keempat, karena proses vaksinasi masih sangat terbatas pada awal 2021.

Dengan kebutuhan dana tersebut, Sri Mulyani berencana merealokasi belanja kementerian/lembaga untuk menutup kebutuhan vaksinasi Covid-19 dan PEN 2021. Dia memperkirakan nilainya sekitar Rp40 hingga Rp50 triliun.

"Tentu saja untuk 2021 kami seharusnya memanfaatkan kondisi krisis ini untuk memperkuat bidang yang memerlukan reformasi, termasuk kesehatan," ujarnya.

Jika usulan lanjutan program PEN tersebut terealisasi, makka akan melengkapi sejumlah program yang telah tertuang dalam APBN 2021. Misalnya, bansos tunai, kartu prakerja, dan subsidi bunga kredit untuk UMKM. (Bsi)