Pemerintah Sebut Ada 38 Kabupaten/Kota yang Belum Cairkan BLT

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat masih terdapat 38 kabupaten/kota yang belum merealisasikan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hingga 26 Mei 2020.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan progres penyaluran BLT di 38 kabupaten/kota itu masih nol persen. Menurutnya, hal itu terjadi karena terjadi persoalan di lapangan.

“Beberapa kendala sudah dicek di lapangan,” katanya melalui konferensi video, Rabu (27/5/2020).

Persoalan yang dimaksud antara lain seperti adanya kepala desa yang baru dilantik sehingga belum menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Kejadian itu misalnya terjadi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tempat lainnya, ada juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru dilantik. Hal itu misalnya terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. "Ini kendala yang sifatnya mendasar," ujar Abdul.

Masalah lainnya, ada wilayah yang menyalurkan BLT dana desanya tetapi terhalang kondisi geografis. Medan perjalanan yang sulit menyebabkan ada kebutuhan biaya dan tenaga ekstra untuk mengaksesnya.

Tantangan geografis tersebut misalnya terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur dan Kabupaten Nias di Sumatera Utara sehingga pencairan BLT dana desa sulit direalisasikan.

Ada juga kabupaten yang dananya sudah cair, tetapi tidak bisa menyalurkannya ke desa karena bupatinya hanya seorang pelaksana tugas (Plt). Kejadian semacam itu terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Dengan berbagai tantangan penyaluran bantuan tersebut, realisasi BLT dana desa per 26 Mei 2020 baru sebesar 74%. Bantuan itu telah diterima oleh 4,99 juta keluarga penerima manfaat (KPM), senilai Rp2,99 triliun.

Saat ini, sebanyak 109 kabupaten/kota tercatat telah menyalurkan 100% BLT dana desa. Lalu, 138 kabupaten/kota baru merealiasikan 75%-98%. Kemudian, 55 kabupaten/kota baru merealisasikan 50%-74%, dan 94 kabupaten/kota lainnya masih di bawah 50%. (rig)