TAX AMNESTY

Pemerintah Optimis Meski Repatriasi Rendah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 November 2016 | 16:40 WIB
Pemerintah Optimis Meski Repatriasi Rendah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tetap optimis dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) meskipun harta wajib pajak yang dipulangkan masih sedikit pada periode II.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin dana repatriasi akan bertambah hingga akhir tahun 2016, sebab instrumen investasi yang disediakan pemerintah cukup beragam.

“Kita tunggu saja, mereka pasti akan deklarasi, karena deklarasinya akan direpatriasi. Hasilnya bisa mendapatkan rate dalam negeri, ini yang harus dipenuhi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/11).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Repatriasi dengan tarif lebih rendah hanya bisa dilakukan hingga bulan Desember 2016 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Maka masih ada waktu sekitar dua bulan bagi partisipan tax amnesty untuk ikut periode II.

Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan dari program tax amnesty, statistik dana repatriasi lebih rendah jika dibandingkan dengan deklarasi.

Padahal, pemerintah menargetkan dana repatriasi yang bisa masuk ke Indonesia melalui program pengampunan pajak yakni sebesar Rp1.000 triliun. Namun, realisasinya per hari Selasa (8/11) dana repatriasi baru mencapai sekitar Rp143 triliun.

Mengenai jumlah dana yang repatriasi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengakui dana repatriasi masih disimpan di bank gateway dan belum dialirkan ke sejumlah instrumen investasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis