Pemerintah Minta Raksasa Teknologi Bersiap Bayar Pajak Penghasilan

PHNOMPENH, DDTCNews – Demi mendatangkan lebih banyak penerimaan negara, Pemerintah Kamboja meminta perusahaan teknologi untuk segera bersiap membayar pajak penghasilan dalam waktu dekat.

Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja Chea Vandeth pemerintah akan segera memungut PPh badan dari setiap bisnis yang beroperasi di wilayah kerajaan berdasarkan kehadiran virtual, bukan lagi kehadiran fisik.

"[Kementerian] akan menjadi mitra teknis bagi Departemen Umum Perpajakan serta Kementerian Ekonomi dan Keuangan untuk memobilisasi pendapatan pajak, terutama dari penyedia layanan digital dan telekomunikasi," katanya, Kamis (17/12/2020).

Vandeth menjelaskan adanya kebijakan pajak digital itu membuat pemerintah bisa mengumpulkan pajak atas layanan yang diberikan perusahaan yang menghasilkan pendapatan dari Kamboja, meski tidak terdaftar di negara tersebut.

Pemerintah saat ini masih menyiapkan peraturan tersebut. Dalam 2 bulan terakhir, Kementerian Pos dan Telekomunikasi juga telah mengadakan rangkaian diskusi virtual dengan perusahaan raksasa teknologi untuk membicarakan rencana pengenaan PPh.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perpajakan Kong Vibol sebelumnya sempat mengungkapkan rencana kerja sama antara Kementerian Pos dan Telekomunikasi dan direktoratnya guna memuluskan rencana untuk memajaki perusahaan teknologi.

Kerja sama itu berkaitan dengan pertukaran informasi mengenai pendapatan operator telekomunikasi dari Pusat Manajemen Data, serta memberi dukungan teknis dalam menegakkan kewajiban pajak menggunakan National Internet Gateway [NIG].

"Kami akan bersama-sama menyusun regulasi dan membangun kemampuan teknis untuk memajaki iklan dan layanan digital," ujarnya.

CEO Cambodian Investment Management Holding Co Ltd Anthony Galliano menyebut bisnis online dalam satu dekade terakhir ini telah berkembang pesat seiring dengan makin mudahnya akses internet dan digitalisasi belanja ritel.

"Sebagian besar bisnis ini tidak terdaftar. Mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dari ongkos pelayanan yang rendah, tetapi juga menghindari pajak seperti PPN, pajak gaji karyawan, dan pajak atas keuntungan," katanya sepertin dilansir phnompenhpost.com. (rig)