Pemerintah Kawal UMKM Hadapi Revolusi Industri 4.0

JAKARTA, DDTCNews - Arus digitalisasi telah mengubah segala sendi kehidupan manusia, termasuk struktur ekonomi. Istilah yang lazim di sebut Revolusi Industri 4.0 menjadi perhatian pemerintah. Terutama untuk memastikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi tetap kompetitif ditengah derasnya perubahan lanskap ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71, Kamis (12/7), di Banten. Kedua sektor tersebut menurutnya tulang punggung perekonomian nasional dan potensial untuk berkembang pesat di masa yang akan datang.

“Saat ini kita sudah kenal Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT). Perubahan ini yang kita harus sadari bersama, hal ini juga yang harus disiapkan oleh pelaku koperasi, maupun UMKM,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekannkan pentingnya akselerasi bisnis UMKM dan Koperasi. Bila tidak berkembang, maka akan mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

"Koperasi hari ini, harus berkembang menjadi korporasi, agar dapat bersaing secara global," tegas Darmin.

Karena itu, untuk melebarkan usaha UMKM, pemerintah merevisi PP 46 tahun 2013 mengenai PPh final UMKM 0,5% yang sebelumnya sebesar 1%. Selain memberi insentif, beleid ini menurutnya juga akan memicu UMKM dan Koperasi untuk masuk dalam sistem administrasi perpajakan dan menjadi indikator ekonomi formal.

“Dengan adanya PPh final 0,5% dapat memberi kemudahan bagi pelaku UMKM untuk membayar pajak. Penerapan dari PPh final UMKM ini turut berkontribusi dalam penerimaan negara,” terang Darmin.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan sebaran penerimaan PPh UMKM per provinsi tahun fiskal 2017 yang terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali dan Sumatera Utara. Ketujuh daerah tersebut berkontribusi menyumbang 80% dari total penerimaan PPh UMKM. (Amu)