SWISS

Pemerintah Kabulkan Ekstradisi Tersangka Utama Kasus Penggelapan Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 30 Agustus 2021 | 16:30 WIB
Pemerintah Kabulkan Ekstradisi Tersangka Utama Kasus Penggelapan Pajak

Negara yang terdampak skandal pajak CumEx. (sumber:correctiv.org)

BERN, DDTCNews - Pemerintah Swiss mengabulkan permohonan ekstradisi atas tersangka utama kasus penggelapan pajak CumEx.

Izin ekstradisi diberikan untuk memulangkan Hanno Berger ke negara asalnya pada bulan ini. Sebelumnya, Berger telah ditangkap pada Juli 2021 oleh otoritas Swiss berdasarkan permintaan Pemerintah Jerman.

"Berger, seorang warga negara Jerman telah dituduh memainkan peran kunci dalam kasus penipuan pajak yang berlangsung selama bertahun-tahun," tulis keterangan Kementerian Kehakiman Swiss dikutip pada Senin (30/8/2021).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Otoritas Jerman mengungkapkan permintaan ekstradisi untuk memudahkan proses persidangan yang akan dihadapi Berger. Kantor Kejaksaan telah membawa kasus pajak itu ke pengadilan wilayah Wiesbaden, Frankfurt.

Jaksa mengungkapkan Berger akan menghadapi dakwaan menjadi otak skema pajak yang kompleks dengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri. Skema pajak tersebut telah merugikan keuangan negara senilai €391 juta.

Skandal pajak yang dikenal sebagai CumEx tersebut merupakan penipuan pajak terbesar yang terjadi di Jerman pasca-Perang Dunia II. Skema perencanaan pajak tersebut dibuat oleh Berger yang merupakan mantan pegawai otoritas pajak dan kemudian beralih menjadi konsultan pajak.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Sementara itu, Berger selalu membantah tudingan Pemerintah Jerman atas kasus CumEx. Secara konsisten dia menyampaikan perencanaan pajak yang disusun sudah sesuai regulasi dan tidak ada kesalahan yang dibuat.

Seperti dilansir Yahoo Finance, skema pajak CumEx dijalankan dengan rumit karena ikut melibatkan pialang saham besar Eropa. Kemudian ada jaringan perbankan yang ikut mendukung operasi. Seluruh aktivitas ini pun melibatkan banyak investor.

Transaksi saham lintas yurisdiksi pada 2005 hingga 2015 membuat para pelaku seolah-olah berhak atas pengembalian pajak dari transaksi saham yang dilakukan dengan pihak lain di luar negeri.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Terbongkarnya skandal CumEx-Files yang merupakan hasil investigasi media Eropa terkait praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan pada 2017.

Jaringan perbankan, pialang saham dan pengacara yang disebutkan dalam dokumen tersebut telah menggerus penerimaan pajak hampir di semua negara Uni Eropa, termasuk Jerman. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja