DANA ALOKASI UMUM

Pemerintah Janji Salurkan DAU Desember 2016

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2016 | 08:31 WIB
Pemerintah Janji Salurkan DAU Desember 2016

JAKARTA, DDTCNews – Setelah sempat menundanya beberapa waktu lalu karena alasan penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengumumkan akan menyalurkan kembali dana alokasi umum (DAU) kepada 169 daerah sebesar Rp19,4 triliun.

Pembayaran DAU tersebut akan dilakukan dalam dua tahap yaitu, dibayarkan sebagian pada Desember 2016 dan sisanya akan dilunasi pada Januari 2017.

“Di Desember ini mudah-mudahan bisa lebih dari Rp4 triliun karena ada daerah yang akan menggelar Pilkada,” ujarnya, Selasa (27/9).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Sri Mulyani memastikan sisa DAU yang belum dibayarkan sebesar Rp15,4 triliun akan dilunasi pemerintah pada Januari 2017 sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan APBD 2017.

Dia mengaku hanya menunda penyaluran DAU pada daerah-daerah yang dinilai memiliki posisi kas yang cukup tinggi. Saat ini pemerintah terus memantau penerimaan pajak termasuk yang bersumber dari program tax amnesty.

“Tahun 2017 ke depan, kita terus memperbaiki DAU, DBH (dana bagi hasil), dana desa, prinsip desentralisasi, bagaimana mengelola pengeluaran,” tuturnya seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Seperti diketahui, sebelumnya Sri Mulyani memutuskan menunda penyaluran DAU melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 yang ditandatanganinya 16 Agustus 2016. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?