DANA ALOKASI UMUM

Pemerintah Janji Salurkan DAU Desember 2016

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2016 | 08:31 WIB
Pemerintah Janji Salurkan DAU Desember 2016

JAKARTA, DDTCNews – Setelah sempat menundanya beberapa waktu lalu karena alasan penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengumumkan akan menyalurkan kembali dana alokasi umum (DAU) kepada 169 daerah sebesar Rp19,4 triliun.

Pembayaran DAU tersebut akan dilakukan dalam dua tahap yaitu, dibayarkan sebagian pada Desember 2016 dan sisanya akan dilunasi pada Januari 2017.

“Di Desember ini mudah-mudahan bisa lebih dari Rp4 triliun karena ada daerah yang akan menggelar Pilkada,” ujarnya, Selasa (27/9).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani memastikan sisa DAU yang belum dibayarkan sebesar Rp15,4 triliun akan dilunasi pemerintah pada Januari 2017 sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan APBD 2017.

Dia mengaku hanya menunda penyaluran DAU pada daerah-daerah yang dinilai memiliki posisi kas yang cukup tinggi. Saat ini pemerintah terus memantau penerimaan pajak termasuk yang bersumber dari program tax amnesty.

“Tahun 2017 ke depan, kita terus memperbaiki DAU, DBH (dana bagi hasil), dana desa, prinsip desentralisasi, bagaimana mengelola pengeluaran,” tuturnya seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Seperti diketahui, sebelumnya Sri Mulyani memutuskan menunda penyaluran DAU melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 yang ditandatanganinya 16 Agustus 2016. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja