Pemerintah Buka Peluang Jasa Konstruksi Dikenai Tarif PPh Umum

JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan pajak penghasilan (PPh) final atas jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2022 akan dievaluasi dalam waktu 3 tahun setelah PP diundangkan.

Pemerintah membuka potensi untuk mengenakan PPh atas jasa konstruksi dengan tarif umum, berdasarkan hasil evaluasi. Merujuk pada Pasal 10D ayat (2) PP 9/2022, evaluasi akan dilakukan menteri keuangan.

"Berdasarkan hasil evaluasi…penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum Pasal 17 UU Pajak Penghasilan," bunyi Pasal 10D ayat (3) PP 9/2022, Kamis (24/2/2022).

Pada bagian penjelasan, pemerintah berargumen PPh final atas jasa konstruksi sesungguhnya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pelaku usaha sektor konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, penerapan PPh final perlu dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Hasil evaluasi tersebut nantinya bisa berupa pemberlakuan pengenaan PPh berdasarkan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan.

Untuk diketahui, PP 9/2022 merupakan revisi kedua atas PP 51/2008. Melalui PP tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian tarif sekaligus menambah jumlah tarif PPh final yang berlaku atas usaha jasa konstruksi.

"Dengan penyesuaian tarif PPh final atas jasa konstruksi, kebijakan ini diharapkan membantu sektor konstruksi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 sehingga keberlangsungan proses bisnis dari hulu ke hilir tetap terjaga," bunyi bagian penjelas PP 9/2022.

Untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan, tarif PPh final yang berlaku adalah sebesar 1,75%.

Atas pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan, tarif PPh final yang berlaku sebesar sebesar 4%.

Untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa selain kedua penyedia di atas, tarif PPh final yang berlaku sebesar 2,65%.

Atas pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha, PP 9/2022 mengatur tarif PPh final yang berlaku sebesar 2,65%.

Selanjutnya, atas pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, PPh final yang dikenakan adalah sebesar 4%.

Untuk jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan, tarif PPh final yang berlaku sebesar 3,5%.

Terakhir, jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan dikenai tarif PPh final sebesar 6%. (rig)